PONTIANAK — Penyaluran bantuan menyusul perpanjangan status tanggap darurat penanganan bencana asap akibat karhutla di Kalimantan Barat. Status itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 961/BPBD/2026.
Gubernur Ria Norsan menyatakan bantuan buffer stock diarahkan ke empat kabupaten yang belum memperoleh bantuan penanganan karhutla dari pemerintah pusat. Penentuan penerima mempertimbangkan kondisi dan tingkat dampak karhutla di masing-masing wilayah.
"Ceritanya, yang empat kabupaten dan kota ini belum mendapatkan bantuan dari pusat, sedangkan yang sepuluh kabupaten/kota sudah mendapat semuanya. Kalau dikategorikan, dari empat daerah ini ada yang sangat parah, yaitu Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Sanggau masuk kategori parah, Landak masuk parah, dan Sekadau," jelas Ria Norsan.
Rincian Bantuan: 250 Paket Permakanan dan 250 Paket Sandang per Kabupaten
Pemprov Kalbar melalui Dinas Sosial Provinsi Kalbar mendistribusikan bantuan logistik dalam dua kategori utama, yakni paket permakanan dan paket sandang. Setiap kabupaten penerima mendapatkan 250 paket permakanan dan 250 paket sandang.
Untuk paket permakanan, masing-masing kabupaten menerima 1.250 kilogram beras, 250 kilogram gula, 250 liter minyak goreng, 1.000 kaleng sarden, dan 2.500 bungkus mi instan.
Sementara paket sandang yang disalurkan terdiri dari 250 helai selimut, 250 helai handuk, dan 250 helai sarung untuk tiap kabupaten.
Pompa Air dan Selang Disiapkan Sesuai Tingkat Kebutuhan Daerah
Selain bantuan pangan dan sandang, Pemprov Kalbar mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemadaman karhutla di lapangan. Bantuan itu mencakup mesin pompa air dan pipa selang.
"Selain bantuan logistik pangan dan sandang, kita juga sudah mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana penunjang pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kabupaten," jelasnya.
Ria Norsan menyebut kebutuhan dukungan logistik dan penanganan karhutla di daerah telah disampaikannya langsung kepada Menteri Kehutanan RI saat berada di Jakarta. Pemprov Kalbar, katanya, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan daerah dipenuhi secara proporsional.
Gubernur Minta OPD Siaga Selama Status Tanggap Darurat
Penanganan karhutla, menurut gubernur, tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, jajaran pemadam kebakaran, dan masyarakat diperlukan untuk menghadapi kondisi darurat tersebut.
Ria Norsan meminta seluruh pejabat struktural dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait tetap siaga. Mereka juga diminta memastikan kesiapan personel dan sumber daya selama status tanggap darurat masih berlangsung.
Kegiatan pelepasan bantuan di halaman Kantor Gubernur Kalbar turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah penerima bantuan serta perwakilan instansi terkait. Bantuan diharapkan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak karhutla sekaligus mendukung kesiapsiagaan pemerintah daerah selama penanganan bencana asap berlangsung.
