KALIMANTAN BARAT — Program infrastruktur yang diberi nama Jembatan Merah Putih Presisi ini menyasar wilayah perdesaan yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, jembatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua tersebut memberikan manfaat langsung bagi sekitar 2 juta masyarakat.
Kepala Negara dijadwalkan menyapa warga yang mengikuti acara secara daring dari berbagai daerah. Titik pusat peresmian berada di Jl. Bayah-Cikotok, Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.
Manfaat Langsung untuk 8.000 Warga Lebak
Jembatan yang diresmikan di Lebak menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari. Kehadiran infrastruktur ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh warga menuju fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan pasar.
“Program Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam siaran pers, Kamis (13/8/2026).
Membuka Isolasi Wilayah dan Menggerakkan Ekonomi Desa
Keberadaan jembatan ini tidak sekadar memperpendek jarak antardesa. Polri menyebut akses yang lebih baik akan meningkatkan keselamatan warga sekaligus memudahkan distribusi hasil pertanian dan produk UMKM ke pusat kegiatan ekonomi.
Skema pembangunan yang diusung Polri berbeda dengan proyek pemerintah pada umumnya. Pembangunan dilakukan secara swadaya, melibatkan personel Bhabinkamtibmas dan gotong royong masyarakat setempat, sehingga menekan biaya konstruksi tanpa mengorbankan spesifikasi teknis.
Dengan total panjang 19,2 kilometer, rata-rata setiap jembatan memiliki panjang sekitar 21 meter. Ribuan desa yang sebelumnya terisolasi karena terhalang sungai atau aliran air kini memiliki akses darat yang memadai, terutama saat musim hujan.
Responsibilitas Polri di Luar Tugas Pokok
Inisiatif ini menjadi catatan tersendiri karena institusi keamanan mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur sipil. Meski di luar tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban, program ini dinilai memperkuat citra Polri di mata masyarakat pedesaan.
Peresmian hari ini sekaligus menjadi ajang evaluasi capaian program yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pusat diproyeksikan akan melanjutkan program serupa di tahun anggaran berikutnya dengan target penambahan jumlah titik rawan yang belum terhubung infrastruktur memadai.
