KUBU RAYA — Perintah pencabutan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan saat meninjau lahan karhutla di Kubu Raya, Sabtu (22/8/2026). Norsan mengungkapkan bahwa arahan tersebut telah diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.
"Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke saya bahwa perintah beliau (Presiden) untuk mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 karena ini keadaan darurat. Ini harus segera dicabut," ungkap Ria Norsan usai mendampingi Presiden di lokasi peninjauan.
Perda yang Dilegalkan Jadi Pemicu Kebakaran
Perda Nomor 1 Tahun 2022 selama ini mengatur praktik pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Regulasi tersebut memperbolehkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar secara terbatas dan terkendali, dengan luasan maksimal 2 hektare per kepala keluarga.
Aturan ini dinilai menjadi salah satu akar persoalan karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat. Gubernur menegaskan bahwa Perda tersebut tidak hanya berlaku bagi peladang, melainkan juga mencakup seluruh elemen masyarakat termasuk korporasi dan perusahaan.
"Sebenarnya Perda ini bukan dikhususkan kepada peladang saja namun juga seluruh masyarakat Kalimantan Barat termasuk korporasi, perusahaan. Jadi, Perda ini tidak hanya berlaku untuk petani, tidak. Tapi seluruhnya," tegasnya.
90 Persen Karhutla Akibat Ulah Manusia
Gubernur Kalbar meyakini bahwa mayoritas kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya terjadi bukan karena faktor alam. Ia berani menyatakan bahwa hampir seluruh kasus karhutla dilatarbelakangi unsur kesengajaan.
"Kalau dilihat permasalahannya ini, kebakaran dan dibakar ini, ya 90 persen dibakar, saya berani katakan 90 persen dibakar. Tapi ada juga karena pantulan matahari ada juga terjadi tapi itu jarang sekali adapun hanya satu dua tempat," ungkapnya.
Menurut Norsan, praktik membakar lahan masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih murah dan praktis. Hanya dengan membuang puntung rokok, lahan sudah dapat terbakar, namun dampaknya meluas ke berbagai sektor kehidupan.
Dampak Karhutla dan Imbauan ke Masyarakat
Gubernur mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berhenti pada kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan memicu gangguan kesehatan, mengganggu aktivitas pendidikan, melumpuhkan sebagian sektor sosial, hingga mengacaukan jalur penerbangan akibat kabut asap tebal.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sembarangan, sekalipun hanya untuk membakar sampah. Jika terpaksa melakukan pembakaran, warga diminta memastikan api benar-benar padam dan lokasi tidak ditinggalkan begitu saja.
"Begitu pula dengan kearifan lokal bakar ladang dua hektare yang telah diatur dalam Perda. Ikuti aturan, sebelum dibakar diblokir dulu sekelilingnya, lapor ke kepala desa dan ditunggu jangan sampai ditinggalkan," ia mengingatkan.
