JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan darurat menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini adalah memastikan layanan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat yang terdampak, termasuk melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana air minum di Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka, mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang ada di masyarakat.
Salah satu penanganan yang dilakukan adalah pada jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang mengalami kerusakan dan mengganggu distribusi air bersih kepada warga.
Bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Ende, perbaikan jaringan dilaksanakan sejak 16 Agustus dan rampung pada malam 17 Agustus 2026. Setelah perbaikan selesai, aliran air bersih kembali tersalurkan hingga ke sambungan rumah masyarakat.
Dukungan Tim Lapangan
Kementerian PU juga melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan kondisi sarana air minum di lapangan, sekaligus langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Untuk memperkuat penanganan, sebanyak 10 personel tambahan diberangkatkan dari Kupang guna mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Tim tersebut akan melakukan pengecekan kondisi sarana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di masing-masing lokasi terdampak.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) telah dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. 2 unit MTA telah berada di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU), terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Menteri PU Dody menegaskan penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU terus melakukan inventarisasi pos-pos pengungsian guna memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat. Apabila diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan dilakukan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan terus dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM apabila jaringan tersedia dan berfungsi. Sementara apabila jaringan perpipaan mengalami gangguan atau belum tersedia, dukungan akan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
