KALIMANTAN BARAT — Sebanyak hampir US$200 miliar proyek data center di Amerika Serikat tertunda, macet, atau diblokir sepanjang paruh pertama 2026 akibat penolakan politik dan komunitas. Gelombang resistensi terhadap infrastruktur AI itu kini merambah panggung politik lokal, termasuk di Brooklyn, New York, lima hari sebelum pemilu midterm. Teknologi yang dulu dipandang sebagai kemajuan kini menjadi salah satu isu yang bisa menggoyang perolehan suara.
Di sebuah gudang berlapis cahaya biru redup di Brooklyn, ratusan profesional media, pegiat kebijakan, dan pekerja teknologi berkumpul dalam acara yang digelar Newsreel, perusahaan media bentukan mantan jurnalis Forbes dan Newsweek, Jack Brewster. Agenda resminya membahas pemilu midterm. Kenyataannya, hampir setiap percakapan bermuara pada satu tema: kecerdasan artifisial dan data center.
Brewster menyebut acara itu dirancang agar tamu "menyimpan ponsel dan berbicara satu sama lain soal pemilu, lima hari menjelang hari-H". Namun percakapan soal AI dan penolakan terhadap tatanan teknologi yang makin menguasai kehidupan justru mendominasi ruangan.
Mengapa Data Center Menjadi Isu Pemilu
Data Center Watch mencatat hampir US$200 miliar proyek data center di AS tertunda, terhenti, atau dibatalkan pada semester pertama 2026. Penyebabnya bukan kendala teknis, melainkan tekanan politik dan penolakan warga.
Negara bagian seperti Pennsylvania, Georgia, Texas, New York, dan Virginia tengah mengkaji aturan pengamanan dan kewajiban transparansi baru. Virginia saja, yang sudah dijuluki "ibu kota data center dunia", merencanakan ratusan fasilitas tambahan.
Di tingkat lokal, warga mengeluhkan kesepakatan antara perusahaan teknologi besar dan pejabat daerah yang dinilai berlangsung tertutup. Aturan zonasi kerap membuat warga baru tahu apa yang dibangun setelah protes terlambat.
Anggota Dewan Kota Soroti Akuntabilitas Eksekutif Teknologi
Anggota Dewan Kota New York, Chi Ossé, berbicara dalam sesi tatap muka sebelum panel data center dimulai. Ia mengaku jarang memakai AI dan menekankan perlunya eksekutif teknologi dimintai pertanggungjawaban.
Ossé juga menyinggung soal pajak bagi miliarder seperti Elon Musk. Ketika CEO perusahaan teknologi membicarakan inovasi yang berpotensi menggerus peradaban manusia, katanya, "mereka harus dipanggil untuk bersaksi di depan Kongres".
Warga Menolak, tetapi Serikat Buruh Terbelah
Panel yang membahas data center menghadirkan peneliti teknologi dan hak asasi manusia Maia Woluchem serta pegiat lingkungan dan kesehatan publik Hilary Flint. Saat hadirin ditanya siapa yang mendukung data center AI, ruangan langsung bersorak menolak.
Flint menyoroti janji manfaat ekonomi yang ditawarkan ke komunitas. "Berapa nilai sebuah kehidupan?" ujarnya, seraya menyebut warga tetap protes karena menilai nyawa mereka "sedikit lebih berharga daripada cek sementara".
Pandangan berbeda muncul dari sebagian serikat buruh. Menurut laporan yang dikutip dalam diskusi, data center memang menyerap banyak tenaga kerja saat konstruksi, tetapi sebagian besar tidak bertahan setelah pembangunan selesai.
Konteks Industri dan Dampak bagi Sektor Teknologi
Gelombang penolakan ini memperlihatkan jurang yang melebar antara industri teknologi dan publik di luar gelembungnya. Perusahaan AI dan operator data center menghadapi risiko politik yang nyata, bukan sekadar keluhan daring.
Bagi investor dan pelaku industri, hambatan perizinan di negara bagian dan tingkat kota bisa memperlambat ekspansi kapasitas komputasi. Tekanan ini juga membuka peluang bagi penyedia layanan yang mampu menawarkan transparansi konsumsi energi dan keterlibatan komunitas sejak awal.
Pemilu midterm 3 November mendatang akan menjadi ujian pertama seberapa besar isu data center memengaruhi pilihan pemilih di tingkat lokal.
