KALIMANTAN BARAT — PSSI menyiapkan sanksi pengurangan poin bagi klub yang gagal menjaga keamanan dan ketertiban suporter di Super League 2026/2027. Ancaman itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyusul rangkaian insiden kerusuhan, termasuk jatuhnya korban jiwa dari suporter Persib Bandung usai laga melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari.
Erick Thohir meminta operator kompetisi I.League bersama manajemen klub menindak setiap pelanggaran tanpa kompromi sesuai regulasi yang berlaku. Instruksi itu keluar setelah gesekan suporter di Banten International Stadium saat Persita Tangerang menjamu Persija Jakarta, lalu insiden yang menelan nyawa pendukung Persib Bandung.
Menurut Erick, persoalan keamanan pertandingan bukan wilayah abu-abu yang bisa ditafsirkan ulang. Klub dan penyelenggara liga dinilai memiliki aturan main yang jelas untuk menjalankan pengamanan.
"Posisi PSSI jelas bahwa kami meminta liga dan klub-klub untuk bertindak tegas. Itu ada aturan mainnya semua, enggak usah diputar-putar," ujar Erick kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Sanksi Pengurangan Poin Jadi Senjata Terakhir
PSSI tidak hanya membidik suporter sebagai sasaran tindakan. Klub juga masuk radar sanksi jika situasi keamanan dan ketertiban di sekitar pertandingan tidak terjaga sesuai harapan.
Bentuk paling berat yang disiapkan adalah pengurangan poin. Erick menyebut opsi itu harus dijalankan bila kondisi harmonisasi pertandingan tak bisa dijaga.
"Kami sebagai PSSI keras, bahkan sanksi pengurangan poin harus dijalankan jika memang kondisi ini tidak bisa dijaga keharmonisan seperti yang kita harapkan," kata Erick.
Erick menegaskan toleransi terhadap insiden yang membahayakan keselamatan sudah habis. Tragedi Kanjuruhan menjadi rujukan utama mengapa PSSI tidak ingin mengulang kelalaian serupa.
"Kalau di dalam pertandingan sendiri kita sudah pernah mengalami peristiwa Kanjuruhan, saya rasa tidak bisa ditoleransi," tegasnya.
Pembatasan Suporter Tamu hingga Kolaborasi dengan Polri
Langkah pencegahan mulai diterapkan pada sejumlah pertandingan berisiko tinggi. Pembatasan kehadiran suporter tim tamu menjadi salah satu cara menekan potensi bentrokan antarkelompok pendukung.
Erick menilai klub-klub kini makin sadar bahwa tindakan anarkis merugikan mereka sendiri. Kesadaran itu, menurutnya, menjadi modal awal penataan ulang budaya pertandingan.
PSSI juga membagi penanganan insiden berdasarkan lokasi. Kasus penyerangan atau tindak pidana di luar stadion diserahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum, bukan ranah federasi.
"Di luar lapangan tentu saya apresiasi oleh pihak kepolisian yang cepat menuntaskan beberapa isu kriminalitas dengan cepat. Bahkan ada yang 1x24 jam langsung ditangkap," imbuh Erick.
Di jalur institusi, Erick mengaku telah menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri. Hasilnya, PSSI dan Polri menyepakati komitmen bersama menindak pelaku kriminalitas di lingkungan sepak bola.
"Saya juga sudah membahas permasalahan ini dalam pertemuan tertutup dengan Bapak Kapolri. Mungkin 1-2 minggu lagi kita akan umumkan bahwa komitmen Kapolri dengan PSSI juga solid dalam menindak para kriminal itu," jelasnya.
Ujian bagi Klub dan Operator Liga
Bagi klub peserta Super League 2026/2027, aturan ini menuntut kerja ekstra di luar urusan taktik. Manajemen harus memastikan suporter tertib, jalur masuk stadion terkendali, dan koordinasi dengan aparat berjalan sebelum kick-off.
Operator kompetisi I.League memikul beban serupa. Evaluasi izin pertandingan, penempatan steward, hingga pemetaan laga berisiko tinggi menjadi bagian dari pengawasan yang tak bisa ditawar.
Sejarah mencatat, tragedi Kanjuruhan pada 2022 menjadi titik balik tata kelola sepak bola nasional. Korban jiwa dalam jumlah besar memaksa pembenahan regulasi keselamatan penonton, dan kini PSSI memakai pengalaman itu sebagai dasar menekan risiko serupa.
Ancaman pengurangan poin menempatkan sanksi olahraga sebagai konsekuensi langsung bagi klub. Jika kerusuhan berlanjut, posisi di klasemen bisa menjadi harga yang harus dibayar, bukan sekadar denda administratif.
