PONTIANAK — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memastikan tim yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan segera turun ke lapangan. Tim tersebut bertugas melakukan evaluasi akurat terhadap volume pemakaian air permukaan oleh setiap perusahaan sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan sesuai dengan realisasi penggunaan.
“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” tegas Krisantus dalam rapat di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar.
CSR Belum Optimal, Masih Ada Kawasan Kumuh di Sekitar Perusahaan
Dalam kesempatan yang sama, Krisantus menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum berdampak signifikan. Ia menyebut masih ditemukan kawasan permukiman kurang layak di sekitar wilayah operasional perusahaan sebagai indikator kegagalan tersebut.
“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Wagub meminta seluruh perusahaan menjalankan program CSR secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Targetnya, program tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di ring satu operasional perusahaan.
Perusahaan Wajib Hormati Kearifan Lokal dan Regulasi Daerah
Krisantus juga menegaskan bahwa setiap perusahaan, termasuk BUMN, tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap daerah. Ia mengingatkan bahwa izin operasional di Kalimantan Barat harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan setempat.
“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegasnya.
Dukung Kebijakan Ekspor Satu Pintu Melalui Danantara
Rapat koordinasi tersebut juga membahas implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arahan pemerintah pusat melalui Danantara. Krisantus berharap seluruh perusahaan mendukung kebijakan ini tanpa mengesampingkan kepentingan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengawal ketat implementasi kebijakan tersebut melalui koordinasi dan evaluasi berkala. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk memastikan seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya.
“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” tandas Krisantus.
