KALIMANTAN BARAT — Yusril menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses demokrasi. Ia memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian.
"Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian," ujar Yusril dalam pernyataan yang dikutip ANTARA, Sabtu (20/6).
Lima Tuntutan yang Akan Dilaporkan ke Istana
Terdapat lima poin utama yang dibawa BEM SI dalam pertemuan tersebut. Pertama, penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketiga, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, penghentian militerisasi di ranah sipil. Kelima, desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
Namun, dari kelima tuntutan itu, Yusril secara khusus meminta klarifikasi terkait poin ketiga. Ia ingin memastikan apakah mahasiswa menuntut penghentian total program MBG atau sekadar perbaikan tata kelola.
Klarifikasi Soal Program MBG: Bukan Dihapus, tapi Dibenahi
Setelah berdialog langsung, Yusril mendapatkan penjelasan bahwa yang dimaksud BEM SI adalah perbaikan tata kelola, bukan penghentian program. Mahasiswa mengakui program MBG telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Yusril menjelaskan program MBG dirancang Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Program ini melibatkan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.
"Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," kata Yusril.
Komunikasi Konstruktif sebagai Jalan Tengah
Yusril menilai pertemuan itu menjadi ruang komunikasi konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa. Ia berpendapat dialog semacam ini penting untuk menjaga komunikasi tetap terbuka, terutama di tengah dinamika politik nasional.
Menko Imipas juga menjamin kebebasan berpendapat bagi mahasiswa agar mereka bisa belajar kritis dengan baik dan tajam. Pemerintah, menurutnya, tidak alergi terhadap kritik selama disertai data dan argumen yang jelas.
Para mahasiswa yang hadir menyambut baik audiensi tersebut. Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo dalam memperbaiki kebijakan yang dinilai masih menimbulkan keresahan publik.
Pertemuan ini menjadi langkah awal setelah aksi unjuk rasa BEM SI pada Jumat (12/6) yang sebelumnya sempat menimbulkan ketegangan di beberapa titik. Yusril memastikan seluruh masukan akan ditampung dan dilaporkan langsung ke meja Presiden.
