KALIMANTAN BARAT — PT Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan rencana impor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang dan memilih mengadakan trainset baru untuk melayani Commuter Line Jabodetabek. Keputusan itu diambil setelah Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Perubahan haluan ini menyangkut layanan yang tiap hari dipakai sekitar 1,1 juta penumpang.
Jakarta — Rencana mendatangkan rangkaian bekas dari Jepang sebenarnya sudah disiapkan sejak lama. KAI semula menargetkan 23 rangkaian KRL bekas itu tiba mulai akhir 2026 untuk menambal kebutuhan armada Commuter Line di Jabodetabek. Kini rencana tersebut tidak lagi menjadi jalan yang dipilih perseroan.
Bobby menyampaikan keputusan itu seusai bertemu Presiden Prabowo. Menurut dia, arah pengadaan kini tegas: kereta untuk penumpang harus berstatus baru, bukan barang bekas pakai dari luar negeri.
"Kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat, harus yang baru," ujar Bobby kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Mengapa Armada Baru Dinilai Mendesak
Tekanan pada armada Commuter Line datang dari dua sisi sekaligus. Jumlah pengguna terus naik, sementara sebagian kereta yang beroperasi sudah melewati usia pakai wajar. KAI mencatat okupansi mencapai 1,1 juta penumpang per hari di wilayah Jabodetabek.
Di jalur yang sama, sejumlah rangkaian KRL telah beroperasi lebih dari 40 tahun. Usia itu jauh di atas masa pakai ideal untuk kereta yang harus berjalan puluhan trip setiap hari. Kondisi tersebut membuat peremajaan armada bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar jadwal dan keamanan perjalanan tetap terjaga.
Data penumpang sepanjang 2026 memperlihatkan beban yang dipikul jaringan ini. KRL Jabodetabek mengangkut 303,7 juta orang, dengan jalur Bogor menjadi koridor terpadat. Angka itu menempatkan Commuter Line sebagai tulang punggung mobilitas harian warga penyangga ibu kota.
Apa Arti Pembatalan Impor bagi Penumpang
Bagi pengguna harian, keputusan ini menyangkut dua hal yang paling sering dikeluhkan: kepadatan di jam sibuk dan keandalan kereta. Rangkaian baru memberi ruang lebih lega sekaligus menekan risiko gangguan teknis yang kerap muncul pada armada berusia tua.
Pemerintah sendiri menaruh perhatian langsung pada persoalan ini. Pemanggilan Bobby ke Istana menunjukkan pengadaan KRL tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis korporasi semata, tetapi bagian dari layanan publik yang harus tuntas.
Yang belum diungkap adalah skema pendanaan dan jadwal kedatangan 23 trainset baru tersebut. KAI juga belum merinci berapa nilai investasi yang disiapkan maupun asal pabrikan yang akan dipilih. Sejumlah opsi masih terbuka, termasuk pengadaan lewat produsen dalam negeri yang selama ini terlibat dalam perakitan kereta.
Tekanan pada Rantai Pasok Global
Peralihan ke kereta baru bukan tanpa konsekuensi. Pesanan trainset umumnya membutuhkan waktu produksi dan pengiriman yang lebih panjang dibanding mendatangkan unit bekas yang sudah tersedia. Artinya, penumpang mungkin belum melihat penambahan armada dalam waktu dekat.
Karena itu, KAI menghadapi pekerjaan rumah ganda: mempercepat realisasi armada baru sambil menjaga armada tua tetap laik operasi. Perawatan berkala dan penjadwalan ulang menjadi kunci agar layanan tidak terganggu selama masa transisi.
Langkah KAI mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap pengadaan sarana transportasi publik. Alih-alih mengejar tambahan armada cepat lewat barang bekas, perseroan memilih jalur yang lebih mahal dan lebih lama, tetapi memberi kepastian usia pakai serta standar keselamatan yang lebih tinggi bagi 1,1 juta penumpang harian Commuter Line.
