PONTIANAK — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyiapkan sistem SAPA UMKM sebagai kanal terpadu bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Layanan dalam sistem itu mencakup pembiayaan, legalitas usaha, pemasaran, hingga informasi kebijakan pemerintah.
Jangkauan sistem diprioritaskan ke wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Di Kalbar, kondisi itu mencakup banyak kecamatan di kabupaten yang jaraknya ratusan kilometer dari Pontianak.
Apa Saja yang Bisa Diakses Lewat SAPA UMKM
Sistem SAPA UMKM menggabungkan empat kebutuhan utama pelaku usaha dalam satu pintu. Pertama, akses pembiayaan agar UMKM tidak lagi bergantung pada informasi pinjaman yang berserakan.
Kedua, pengurusan legalitas usaha. Ketiga, kanal pemasaran bagi produk UMKM. Keempat, informasi kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan usaha mikro dan kecil.
Penyatuan layanan itu ditujukan agar pelaku usaha tidak perlu mendatangi banyak instansi untuk satu kebutuhan.
Mengapa Sistem Ini Dibutuhkan Pelaku Usaha di Kalbar
Kalimantan Barat memiliki sebaran UMKM yang tidak merata. Pelaku usaha di sekitar Pontianak relatif lebih mudah mengakses layanan, sementara mereka yang berada di kabupaten jauh menghadapi keterbatasan informasi dan jarak.
Kementerian UMKM menyebut sistem SAPA UMKM diharapkan menjangkau pelaku usaha di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, termasuk di Kalimantan Barat.
Bagi pedagang di pasar daerah, pengrajin di kampung, hingga pemilik warung, hambatan akses kerap bukan soal kelayakan usaha. Yang kurang adalah informasi soal skema pembiayaan dan prosedur legalitas.
Informasi Kebijakan Jadi Bagian Layanan
Selain pembiayaan dan pemasaran, SAPA UMKM memuat informasi kebijakan pemerintah. Ini penting karena banyak program bansos, PKH, hingga insentif usaha tidak sampai ke pelaku usaha kecil akibat kanal informasi yang terbatas.
Dengan sistem itu, pelaku UMKM diharapkan memperoleh gambaran utuh soal program yang tersedia dan cara mengaksesnya.
Pemerintah daerah di Kalbar belum merinci jadwal operasional SAPA UMKM di tingkat kabupaten dan kota. Sosialisasi ke pelaku usaha di kecamatan menjadi tahap yang menentukan apakah sistem ini benar-benar sampai ke sasaran.
