SAMBAS — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas tidak bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla tahun depan. Seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa dilibatkan dalam skema pencegahan yang lebih ketat selama masa siaga darurat 2026.
Mengapa Keterlibatan Desa Menjadi Kunci?
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa titik api kerap kali muncul dari lahan-lahan di wilayah pedesaan. BPBD menilai, tanpa pengawasan ketat dari perangkat desa dan masyarakat setempat, upaya pencegahan akan sulit berjalan efektif.
Oleh karena itu, Pemkab Sambas memutuskan untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan. Setiap kepala desa diminta menyiapkan regu siaga dan melaporkan potensi titik panas secara berkala.
Sinergi Lintas Sektor dalam Satu Komando
Skema pencegahan tidak hanya melibatkan BPBD dan pemerintah desa. Unsur TNI, Polri, perusahaan perkebunan, serta relawan kebakaran juga masuk dalam satu komando terpadu. Langkah ini diambil agar respons terhadap potensi kebakaran bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
Pemkab juga mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah Sambas untuk menyediakan sarana pemadam mandiri. Hal ini dinilai penting mengingat luasnya area yang harus diawasi.
Fakta Singkat Siaga Darurat Karhutla Sambas 2026
- Seluruh desa di Kabupaten Sambas diinstruksikan membentuk tim siaga bencana tingkat desa.
- Pencegahan difokuskan pada area pertanian dan perkebunan yang rawan dibakar.
- Koordinasi lintas sektor diperkuat dengan pos komando di tingkat kecamatan.
Pencegahan Lebih Baik Daripada Pemadaman
Kepala BPBD Kabupaten Sambas menekankan bahwa pendekatan tahun ini lebih mengedepankan pencegahan dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, kerugian akibat karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan warga dan aktivitas ekonomi.
“Kami ingin semua pihak bergerak bersama sejak dini. Jangan menunggu api membesar baru bertindak,” ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan siaga darurat.
Langkah Konkret yang Sudah Disiapkan
Sejumlah langkah teknis telah disusun. Di antaranya adalah patroli rutin di titik rawan, sosialisasi kepada petani tentang larangan membakar lahan, serta penyediaan embung air di beberapa desa sebagai sumber air pemadam.
Pemkab Sambas juga mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional tim pencegahan selama masa siaga. Angka pastinya belum diumumkan, namun dipastikan mencakup kebutuhan logistik dan transportasi personel di lapangan.
Masa siaga darurat karhutla di Kalimantan Barat biasanya berlangsung pada puncak musim kemarau, yaitu sekitar Juni hingga Oktober. Namun, persiapan dini seperti yang dilakukan Pemkab Sambas diharapkan mampu menekan jumlah titik api secara signifikan.
