PONTIANAK — Sebanyak 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat kompak mengusung satu nama dalam Musda V Partai Demokrat. Ermin Elviani, yang merupakan petahana, kembali mendapat mandat untuk memimpin DPD Demokrat Kalbar setelah dua kandidat lain memilih mundur dari pencalonan.
Proses Aklamasi di Hotel Mercure Pontianak
Musda yang digelar pada Jumat (17/7/2026) di Hotel Mercure Pontianak awalnya menjaring tiga nama calon ketua. Namun, dua di antaranya mengundurkan diri sebelum proses voting dimulai, sehingga Ermin Elviani langsung ditetapkan sebagai calon tunggal melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Keputusan aklamasi ini langsung disepakati oleh perwakilan 14 DPC yang hadir. Mereka menilai kepemimpinan Ermin Elviani selama ini dinilai mampu menjaga soliditas partai di tingkat provinsi.
Keputusan Akhir Ada di Tangan Ketua Umum DPP
Meski telah mendapatkan persetujuan dari seluruh DPC, Ermin Elviani belum bisa langsung menjabat sebagai ketua DPD. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeran, menegaskan bahwa penetapan resmi tetap berada di tangan Ketua Umum DPP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Proses demokrasi kami terbuka. Kalau hanya satu nama yang diusulkan biasanya akan ditetapkan, tetapi kalau ada lebih dari satu calon maka Ketua Umum memiliki kewenangan untuk memilih yang terbaik sesuai AD/ART,” ungkap Herman Khaeran.
Ia menambahkan, nama hasil Musda V Kalbar akan dibawa ke DPP untuk diproses lebih lanjut. Apabila hanya satu nama yang direkomendasikan, Ketua Umum umumnya akan langsung menetapkannya tanpa melalui tahapan pemilihan ulang.
Dinamika Politik Internal Jelang Pemilihan
Pengunduran diri dua kandidat lain sebelum Musda menandai dinamika politik internal yang relatif cair di tubuh Demokrat Kalbar. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kekompakan partai menjelang agenda politik nasional ke depan.
Dengan hanya satu calon yang melenggang ke DPP, peluang Ermin Elviani untuk kembali memimpin DPD Demokrat Kalbar terbilang besar. Namun, kepastiannya tetap bergantung pada surat keputusan yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat dalam waktu dekat.
