PONTIANAK — Komitmen itu disampaikan langsung oleh Sekda Harisson saat menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalbar, Selasa (19/5/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
Tiga Hambatan Utama yang Disorot
Dalam diskusi dengan para pengembang, Harisson mengidentifikasi tiga persoalan krusial yang kerap muncul di lapangan. Pertama, soal perizinan dan sinkronisasi tata ruang yang masih menjadi kendala utama bagi pengembang rumah subsidi. Kedua, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga, laporan mengenai dugaan pungutan liar dalam pelayanan administrasi.
“Kita ingin masyarakat di Kalbar bisa mendapatkan rumah layak huni dengan proses yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit,” ujar Harisson dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi.
Peringatan Tegas soal Pungli
Menyikapi adanya laporan dugaan pungli, Sekda memastikan pihaknya akan mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota. Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus berjalan profesional, transparan, dan memberikan kepastian.
“Kalau masih ada pungutan liar atau pelayanan yang dipersulit, tentu akan kita ingatkan pemerintah daerahnya,” tegas Harisson.
Surat Edaran Gubernur Jadi Acuan
Pemprov Kalbar telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 600.2/1/DISPERKIM.PR Tahun 2026 sebagai landasan percepatan dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Surat edaran itu mengatur kemudahan pelayanan administrasi, pengawasan aparatur, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta kewajiban laporan berkala dari setiap kabupaten/kota.
Apresiasi dari Pengembang
Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin, mengapresiasi keterbukaan Pemprov dalam mendengar keluhan pengembang. Ia berharap kesamaan persepsi di seluruh daerah dapat terus diperkuat agar pembangunan rumah subsidi berjalan optimal.
“Ini menjadi semangat bagi pengembang untuk terus mendukung program pembangunan rumah rakyat,” ungkap Baharudin.
Pemprov juga mendorong sosialisasi program secara lebih masif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Targetnya, pembangunan rumah di Kalbar bisa berjalan sesuai harapan pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi di daerah.
