KALIMANTAN BARAT — Peluncuran di Gudang Bulog Sidoarjo dihadiri Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. GPIPS merupakan perluasan dari program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) yang sudah berjalan tiga tahun terakhir.
Mengapa Jawa Timur Jadi Lokasi Peluncuran
Jawa Timur dipilih karena kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional. Provinsi ini menghasilkan 10,57 juta ton padi atau 17,34 persen dari total produksi nasional.
Selain itu, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya berfungsi sebagai hub distribusi utama yang menghubungkan logistik pangan dari Jawa ke Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. "Posisi geografis ini menjadikan Jawa Timur bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga pintu gerbang distribusi pangan bagi jutaan penduduk di kawasan timur Indonesia," ujar Aida S. Budiman.
Strategi 4K dan Tiga Komoditas Prioritas
GPIPS mengandalkan strategi penguatan 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Tiga komoditas yang menjadi fokus utama di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Komoditas tambahan bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Dibanding program sebelumnya, GPIPS memiliki tiga penguatan. Pertama, penyelarasan dengan prioritas pemerintah dalam mendukung produksi, distribusi, dan stabilisasi pangan strategis—sejalan dengan agenda Asta Cita menuju swasembada pangan. Kedua, implementasi lebih konkret dan inklusif dengan melibatkan kelompok tani, pelaku usaha, UMKM, dan BUMD pangan. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) melalui skema business to business (B2B) untuk efisiensi distribusi antarwilayah.
Desakan Wamendagri: APBD untuk Pemantauan Harga Real-Time
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi melalui penganggaran ketahanan pangan. "Harus sinkron, harus sinergis, dan harus kolektif. Kepala daerah punya kondisi-kondisi lokal yang harus diperhatikan, tetapi program nasional juga harus tetap dikawal," ujar Bima.
Ia mendorong pemda memanfaatkan APBD untuk tiga hal: penguatan kapasitas petani, menjaga rantai pasok, dan membangun sistem pemantauan harga secara real time. Tujuannya, pengambilan kebijakan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
GPIPS Sudah Berjalan di Sumatera, Target Wilayah Lain
GPIPS sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Sumatera. Rencananya, program akan berlanjut ke Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peluncuran di provinsinya. Ia menyebut Jatim telah memiliki Etalase Pengendalian Inflasi (EPI) di tingkat kabupaten dan kota sebagai penguat kerja sama antardaerah.
"Terima kasih bahwa peluncuran ini bisa dilakukan di Jawa Timur, bagaimana pangan sejahtera itu bisa betul-betul terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia," kata Khofifah.
