SINGKAWANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini difokuskan pada pemanfaatan data akurat untuk memetakan titik rawan serta mempercepat respons pemadaman di lapangan.
Integrasi Satelit Percepat Respons Pemadaman Api
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Hari Wibowo, menjelaskan bahwa sistem pemantauan yang ditawarkan mencakup deteksi titik panas berbasis satelit secara real-time. Data tersebut diintegrasikan dengan sistem lokal milik Pemkot Singkawang agar petugas di lapangan memiliki panduan yang presisi.
Selain titik panas, sistem ini juga menyajikan analisis pola cuaca pusat dan pemetaan wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Dengan integrasi ini, koordinasi lintas sektor diharapkan tidak lagi hanya bersifat reaktif, melainkan lebih mengedepankan pencegahan sebelum api meluas.
"Kita ingin bergerak sebelum api membesar. Kuncinya ada pada data yang akurat dan koordinasi lintas sektor," ujar Hari Wibowo saat melakukan pertemuan di Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa.
Instruksi Tegas untuk BPBD dan Aparat Kecamatan
Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, merespons penguatan sistem data ini dengan menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Fokus utama diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, hingga aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Muhammadin menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi pilar penting dalam pengendalian karhutla. Aparat di tingkat bawah diminta aktif mensosialisasikan larangan membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat dampak buruk yang dihasilkan mencakup kerusakan lingkungan hingga gangguan kesehatan serius bagi warga.
“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menyatukan strategi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan yang berdampak luas,” kata Muhammadin.
Dampak Ekonomi dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama
Pemkot Singkawang menyadari bahwa persoalan karhutla bukan sekadar masalah lingkungan. Kebakaran lahan yang tidak terkendali secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi daerah dan merusak citra Singkawang di mata publik. Oleh karena itu, penanganan terpadu berbasis data dianggap sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Selain keterlibatan birokrasi, partisipasi aktif dari sektor swasta dan relawan juga menjadi kunci. Masyarakat diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan segera melaporkan temuan titik api kepada pihak berwenang sebelum kebakaran menjadi tidak terkendali.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat, relawan, dan dunia usaha sangat dibutuhkan agar Singkawang bebas dari asap,” tegas Muhammadin.
Melalui kesepakatan sinergi ini, kedua belah pihak juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas petugas di lapangan melalui serangkaian pelatihan teknis. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan data satelit dapat diterjemahkan menjadi aksi pemadaman yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Singkawang.
