Pemerintah Kota Pontianak mulai mematangkan langkah pembangunan infrastruktur sanitasi skala besar melalui program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Proyek yang menelan dana triliunan rupiah ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah limbah rumah tangga di ibu kota Kalimantan Barat.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjelaskan bahwa proyek ini telah memasuki tahap penandatanganan kontrak dan akan segera dikerjakan di lapangan. Ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat agar proses pembangunan berjalan tanpa hambatan teknis maupun sosial.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama agar program SPALD-T dapat berjalan dengan baik, mulai dari pelaksanaan hingga pemanfaatannya di tingkat rumah tangga,” ujar Bahasan usai membuka workshop di Hotel Golden Tulip, Selasa (5/5/2026).
Target Pengerjaan dan Lokasi Prioritas
Pembangunan SPALD-T ini direncanakan berlangsung selama lima tahun ke depan. Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur fisik selesai pada 2029, sehingga masyarakat bisa mulai merasakan manfaatnya secara penuh pada 2030. Fokus pengerjaan tahap awal akan dipusatkan di dua wilayah strategis.
- Kawasan Martapura: Menjadi salah satu titik sentral pembangunan jaringan pipa.
- Kawasan Nipah Kuning: Lokasi prioritas untuk pengembangan sistem pengolahan limbah.
Secara teknis, sistem ini dirancang memiliki kapasitas pengolahan mencapai 12.000 meter kubik per hari. Dengan daya tampung tersebut, fasilitas ini diperkirakan mampu melayani kebutuhan sanitasi bagi sedikitnya 16.000 kepala keluarga di Pontianak.
Antisipasi Gangguan Lalu Lintas di Titik Proyek
Bahasan tidak menampik bahwa proyek sebesar ini akan menimbulkan konsekuensi di lapangan, terutama terkait mobilitas warga. Pemasangan jaringan pipa bawah tanah dipastikan akan memicu gangguan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama selama masa konstruksi.
Pemerintah Kota kini tengah menggencarkan sosialisasi agar warga memahami bahwa gangguan tersebut bersifat sementara demi kepentingan publik yang lebih besar. Dukungan masyarakat dinilai krusial agar pengerjaan fisik tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan.
“Ini perlu kita sosialisasikan secara menyeluruh agar masyarakat memahami dan mendukung program ini,” tambahnya.
Skema Tarif dan Keterlibatan Gender
Mengenai operasional jangka panjang, Pemkot Pontianak tengah menyusun skema tarif layanan yang akan diterapkan kepada pelanggan. Bahasan memastikan pemerintah akan menggunakan sistem klaster untuk menjaga keadilan bagi warga ekonomi rendah.
Sektor usaha dan industri kemungkinan besar akan dikenakan kewajiban tarif yang berbeda. Sementara itu, untuk masyarakat umum, pemerintah berkomitmen menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau agar tidak menjadi beban finansial baru bagi rumah tangga.
“Kita ingin program ini mempermudah masyarakat, bukan malah menambah beban. Prinsipnya adalah bagaimana layanan ini bisa diakses dan dimanfaatkan secara optimal,” jelas Bahasan.
Selain aspek teknis dan finansial, program ini secara khusus melibatkan perspektif gender dalam sosialisasinya. Keterlibatan aktif kelompok perempuan dan unsur masyarakat lainnya dianggap sebagai kunci keberhasilan perubahan perilaku hidup sehat di lingkungan pemukiman. Hingga saat ini, proses koordinasi di tingkat warga dilaporkan berjalan kondusif tanpa adanya penolakan signifikan.
