PONTIANAK — Sebanyak 187 peserta dari jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan mengikuti Rakorda Wilayah V tahun 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak. Pembukaan berlangsung Sabtu (22/8/2026) pukul 08.30 WIB dan berakhir pada Minggu (23/8/2026).
Mengusung tema "Peran Strategis MUI dalam Merespons Masalah Ekonomi, Ekologi dan Sosial-Keagamaan di Tengah Perubahan Zaman", forum ini menjadi ruang evaluasi kinerja organisasi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah.
Evaluasi Kinerja 2025 dan Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Ketua Panitia H. Muhammad Sani, S.H., M.A.P. memaparkan dua agenda utama Rakorda tahun ini. Pertama, mengevaluasi capaian kinerja MUI sepanjang tahun 2025. Kedua, menyusun rekomendasi konkret yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah terkait kemaslahatan umat beragama.
Ketua Umum DP MUI Prov. Kalbar, Drs. H.M. Basri HAR, menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam merespons dinamika sosial-keagamaan. Menurutnya, kolaborasi itu menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput.
Pemprov Kalbar Sampaikan Dukungan di Tengah Efisiensi Anggaran
Sekretaris Daerah Prov. Kalbar dr. H. Harisson, M.Kes. hadir mewakili Gubernur yang berhalangan karena mendampingi Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura menyambut kunjungan Kapolri dan Panglima TNI di Kabupaten Kubu Raya.
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan permohonan maaf Gubernur sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung program-program MUI. Ia mengakui adanya tantangan dalam alokasi anggaran menyusul pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD), namun memastikan sinergi dengan MUI tetap menjadi prioritas.
Forum Strategis di Tengah Perubahan Zaman
Rakorda ini merupakan agenda tahunan MUI Pusat bersama Pengurus Wilayah se-Kalimantan. Pada 2026, Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah, dengan kehadiran sekitar 250 orang yang meliputi pimpinan MUI se-Kalimantan, tokoh ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, serta perwakilan instansi pemerintah dan lembaga keagamaan.
Selain membahas persoalan internal umat, forum ini juga menjadi kanal penyampaian masukan kebijakan bagi pemerintah. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, S.H. turut hadir dalam pembukaan yang ditandai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim tersebut.
Pembahasan mengenai ekonomi, ekologi, dan sosial-keagamaan menjadi sorotan utama, sejalan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umat di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
