Sikka — Langkah percepatan pemenuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali digencarkan oleh Kementerian PU. Penanganan ini menyasar sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa di Pulau Palue.
Pulau Palue, yang berada di bagian utara Pulau Flores, menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pasokan air bersih menjadi prioritas utama dalam proses penanganan masyarakat yang terdampak bencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan Menteri PU Dody Hanggodo, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran Kementerian PU langsung meninjau kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Bersama Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang telah teridentifikasi. Selain itu, mereka juga mengecek kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk memenuhi kebutuhan air dalam kondisi pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Di luar sektor air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Untuk memulihkan akses dan perlindungan kawasan permukiman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 guna membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dalam upaya menambah pasokan air, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga kebutuhan masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber yang ada saat ini.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
