KUBU RAYA — Abd. Hamid hadir di forum perencanaan pembangunan tingkat nasional sebagai perwakilan Penggerak HAM Desa Pal Sembilan. Keikutsertaannya membawa mandat menyuarakan kondisi riil masyarakat desa yang selama ini jarang terdengar dalam penyusunan kebijakan pusat.
Empat isu utama yang diangkat: akses pendidikan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial, keterbatasan air bersih, dan penanganan dampak kebakaran. Hamid menilai forum Musrenbang Nasional menjadi jalur yang tepat untuk menjembatani persoalan tingkat desa dengan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pendidikan dan Data Bansos Jadi Sorotan Pertama
Pemenuhan hak atas pendidikan di Desa Pal Sembilan dinilai belum merata. Hamid menyoroti kebutuhan kesempatan belajar yang adil, pelayanan pendidikan yang layak, serta perhatian bagi warga yang terhambat kondisi ekonomi maupun sosial.
Persoalan berikutnya adalah data penerima bantuan sosial yang dinilai belum sinkron dengan kondisi lapangan. Data yang tidak mutakhir berisiko membuat warga benar-benar membutuhkan justru terlewat dari program pemerintah.
"Data penerima bantuan harus terus diperbarui dan disinkronkan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat, sementara data yang digunakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan," ujar Abd. Hamid.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci agar data penerima bantuan mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, terutama bagi kelompok rentan.
96 Persen Warga Pal Sembilan Belum Terlayani PDAM
Hasil koordinasi dengan Pemerintah Desa Pal Sembilan menunjukkan sekitar 96 persen warga belum memiliki akses layanan air dari PDAM. Sebagian warga mengandalkan air hujan untuk konsumsi, sementara kebutuhan mandi dan mencuci dipenuhi dari air bor, sumur, maupun parit.
Kondisi tersebut semakin memberatkan ketika musim kemarau tiba. Hamid menegaskan air bersih bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat yang mesti ditindaklanjuti lintas tingkat pemerintahan.
"Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang layak dan berkelanjutan," katanya.
Kebakaran di Kubu Raya, Warga Rentan Diminta Jadi Prioritas
Hamid juga menyampaikan perhatian terhadap dampak kebakaran yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk sebagian Kabupaten Kubu Raya. Kebakaran dinilai tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan, tempat tinggal, dan sumber penghidupan warga.
Upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pascakebakaran perlu dijalankan secara terkoordinasi. Kebutuhan kelompok rentan harus menjadi perhatian agar masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan sesuai kebutuhan.
"Persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan," tegas Abd. Hamid.
Melalui keikutsertaan dalam Musrenbang Nasional dan Rakor Penggerak HAM 2026, Hamid berharap aspirasi warga Desa Pal Sembilan masuk dalam pertimbangan penyusunan program pembangunan. Pembangunan fisik, menurutnya, belum cukup tanpa jaminan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
