PONTIANAK — Keberhasilan Kota Pontianak dalam menggenjot inklusi keuangan diakui di tingkat provinsi. Realisasi program TPAKD yang mencapai 145,74 persen pada tahun lalu menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Barat.
Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan hal itu saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan.
Program Unggulan: dari KUR hingga Digitalisasi QRIS
Berbagai program strategis telah dijalankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Fokus utama meliputi pemberdayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan ultra mikro.
Digitalisasi transaksi melalui QRIS juga terus didorong, bersamaan dengan peningkatan literasi keuangan dan program satu rekening satu pelajar. Pemerintah kota juga memperluas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.
“Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” ujar Edi dalam sambutannya.
Target UHC Terganjal Anggaran Transfer Daerah
Meski optimistis, Edi mengakui ada pekerjaan rumah besar pada 2026, terutama dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau UHC. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam memenuhi target jaminan kesehatan bagi seluruh warga.
“Kita akan berupaya menambah dukungan anggaran melalui perubahan anggaran agar target UHC tetap dapat dipenuhi,” jelasnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkot Pontianak berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga pekerja rentan dan kader posyandu yang membutuhkan jaminan keselamatan kerja.
Sinergi Daerah Jadi Kunci Percepatan Akses Keuangan
Edi berharap sinergi antara seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Menurutnya, akses keuangan yang luas dan mudah akan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, pelajar, dan kelompok masyarakat rentan.
“Kita ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan yang aman dan resmi sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
