KALIMANTAN BARAT — Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Kemenkeu akan masuk menjadi pengendali mayoritas KCIC, menggantikan posisi pemegang saham sebelumnya. Target penyelesaian administrasi dan transfer saham disebutkan berlangsung hingga September 2026.
Masuknya Kemenkeu sebagai pemegang saham pengendali menandai perubahan besar dalam struktur kepemilikan KCIC. Sebelumnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini digarap oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bekerja sama dengan Beijing Yawan Railway Co Ltd. Kini, pemerintah pusat melalui Kemenkeu mengambil peran langsung.
Mengapa Kemenkeu Turun Tangan?
Langkah pengambilalihan saham ini merupakan respons atas kebutuhan pendanaan lanjutan proyek. Sebagai proyek infrastruktur dengan nilai investasi besar, KCIC membutuhkan suntikan modal yang tidak bisa lagi ditopang oleh struktur kepemilikan sebelumnya. Dengan masuknya Kemenkeu, diharapkan arus pendanaan menjadi lebih solid dan pengawasan keuangan lebih ketat.
Keputusan ini juga mempertegas komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan operasional Whoosh. Sejak beroperasi, kereta cepat ini menjadi moda transportasi andalan di koridor Jakarta-Bandung. Namun, tantangan efisiensi dan beban utang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Apa Dampaknya bagi Operasional Whoosh?
Dengan kepemilikan mayoritas di tangan Kemenkeu, arah kebijakan operasional KCIC dipastikan sejalan dengan kepentingan negara. Pengambilalihan ini juga memberi ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menata ulang struktur permodalan perusahaan. Penumpang Whoosh diharapkan tidak merasakan perubahan layanan, justru perbaikan bisa terjadi seiring penguatan tata kelola.
Proses transisi kepemilikan hingga September 2026 masih panjang. Selama periode tersebut, KCIC tetap beroperasi seperti biasa. Kemenkeu akan berkoordinasi dengan pemegang saham eksisting untuk memastikan kelancaran transisi tanpa mengganggu layanan kereta cepat.
Target dan Langkah Selanjutnya
Purbaya memastikan proses pengambilalihan berjalan sesuai jadwal. Setelah September 2026, struktur kepemilikan KCIC akan resmi berubah dengan Kemenkeu sebagai pengendali. Langkah ini menjadi fondasi baru bagi pengelolaan aset strategis yang selama ini menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia.
Ke depan, seluruh keputusan strategis KCIC akan berada di bawah kendali Kemenkeu. Ini termasuk rencana pengembangan rute, kebijakan tarif, hingga efisiensi operasional. Dengan pengawasan langsung dari Kemenkeu, diharapkan kinerja keuangan KCIC bisa lebih transparan dan akuntabel.
Keputusan ini juga memberi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga keberlanjutan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Setelah proses pengambilalihan tuntas, tantangan berikutnya adalah memastikan Whoosh mampu mandiri dan tidak terus membebani anggaran negara.
