KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo angkat bicara soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani di daerahnya. Orang nomor satu di Kabupaten Ketapang itu meminta seluruh pabrik kelapa sawit segera memulihkan harga TBS sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Instruksi Langsung ke Perusahaan Sawit
Alexander Wilyo menegaskan bahwa penetapan harga TBS bukanlah angka yang bisa diabaikan begitu saja oleh perusahaan. Ia memerintahkan agar perusahaan sawit menyesuaikan kembali harga beli TBS dari petani dengan acuan yang telah ditentukan pemerintah daerah.
“Saya minta perusahaan sawit segera pulihkan harga TBS sesuai ketetapan pemerintah,” ujar Alexander Wilyo dalam pernyataan yang diterima redaksi, Senin lalu.
Petani Sawit Ketapang Tertekan Harga Rendah
Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS di tingkat petani di Ketapang dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini membuat para pekebun sawit, yang mayoritas adalah petani plasma dan swadaya, tertekan karena biaya produksi tidak sebanding dengan pendapatan.
Penurunan harga ini kerap dipicu oleh fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) global, namun tak jarang juga akibat selisih harga yang diterapkan pabrik di tingkat lokal. Bupati menilai hal ini tidak boleh terus terjadi.
Apa Dampaknya bagi Petani?
Harga TBS yang tidak sesuai ketetapan berdampak langsung pada pendapatan harian petani. Seorang petani sawit di Kecamatan Kendawangan, misalnya, menyebut selisih harga bisa mencapai ratusan rupiah per kilogram dari harga acuan.
Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu kerugian berlipat dan mengganggu roda ekonomi di desa-desa sentra sawit. Bupati pun memastikan akan mengawal instruksi ini agar benar-benar dijalankan perusahaan.
Fakta Singkat: Harga TBS Sawit di Ketapang
- Harga TBS di tingkat petani dilaporkan anjlok di bawah harga ketetapan pemerintah daerah.
- Bupati Alexander Wilyo turun tangan dengan instruksi pemulihan harga secara langsung ke perusahaan.
- Kabupaten Ketapang merupakan salah satu sentra perkebunan sawit utama di Kalimantan Barat.
Pemkab Ketapang berjanji akan terus memantau perkembangan harga TBS di lapangan. Jika perusahaan masih bandel, bukan tidak mungkin sanksi administratif akan dijatuhkan. Bagi petani, instruksi bupati ini setidaknya menjadi angin segar di tengah tekanan harga yang tak kunjung membaik.
