KALIMANTAN BARAT — Program ini bukan proyek peternakan biasa. Pemerintah mengintegrasikan seluruh rantai usaha, mulai dari penyediaan bibit, pakan, budidaya, hingga penyerapan hasil produksi peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan proyek ini masuk kategori strategis nasional yang dipantau langsung pusat.
“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” kata Agung, Jumat (29/5).
Menurutnya, Sulawesi Selatan dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat. Bone menjadi lokasi utama karena ekosistem pendukung dan dukungan pemerintah daerah dianggap paling siap. “Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” ujar Agung.
Lahan 60 Ribu Hektare Jadi Modal Dukung Pakan Mandiri
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan daerahnya memiliki lahan pertanian sekitar 60 ribu hektare yang bisa membengkak hingga 120 ribu hektare pada musim tertentu. Potensi ini dinilai cukup untuk memasok bahan baku pakan dari daerah sendiri tanpa ketergantungan pasokan luar.
Pemkab Bone juga berjanji mempercepat perizinan, penyediaan tenaga kerja, hingga dukungan material. “Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” kata Andi Asman.
Negara Hadir Memberi Kepastian Bahan Baku dan Pasar
Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan pihaknya tidak sekadar membangun proyek, tetapi ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak. Pola kemitraan terintegrasi memastikan peternak mendapat pasokan bibit dan pakan, sekaligus jaminan pasar untuk hasil produksinya.
“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” kata I Putu. Ia menekankan keterbukaan dan kolaborasi menjadi kunci utama agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan peternak.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, menambahkan pola kemitraan ini menjawab kebutuhan peternak mandiri. “Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” ujarnya.
Kementan menargetkan model hilirisasi di Bone bisa menjadi cetak biru pengembangan peternakan modern berbasis kemitraan. Jika berjalan mulus, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengerek kesejahteraan peternak rakyat yang selama ini bergulat dengan harga pakan dan pasar yang fluktuatif.
