Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmen pemerataan pendidikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.
“Hardiknas ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak Kalimantan Barat yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” ujar Norsan saat memberikan keterangan resmi terkait arah kebijakan pendidikan daerah.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) yang diluncurkan sejak 100 hari pertama masa kerja pasangan Norsan-Krisantus. Hingga triwulan III 2025, program ini telah menyentuh 484.105 pelajar SMA, SMK, dan SLB, baik di sekolah negeri maupun swasta di 14 kabupaten/kota.
Pemerataan Bantuan Siswa ke Sekolah Swasta
Salah satu perubahan fundamental dalam kebijakan pendidikan Kalbar saat ini adalah perluasan akses bantuan ke sekolah swasta. Sebelumnya, intervensi anggaran pemerintah cenderung berfokus pada sekolah negeri, namun kini pendekatan tersebut diubah untuk menciptakan kesetaraan akses bagi warga kurang mampu.
Data penyaluran menunjukkan tren dinamis dengan rincian 160.391 siswa pada triwulan I, meningkat menjadi 168.718 siswa pada triwulan II, dan 154.996 siswa pada triwulan III. Skema ini terbukti efektif menjaga angka partisipasi sekolah di wilayah krusial seperti Kabupaten Sintang, Ketapang, hingga wilayah perbatasan di Kapuas Hulu.
Di Kota Pontianak dan Kubu Raya, bantuan ini dilaporkan membantu keluarga prasejahtera untuk tetap menyekolahkan anak mereka di institusi swasta. Kebijakan ini diambil untuk memastikan beban biaya pendidikan tidak lagi menjadi penghalang utama bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Pembangunan 11 Sekolah Baru di Wilayah Terpencil
Selain bantuan finansial, Pemprov Kalbar juga mengakselerasi pembangunan infrastruktur fisik untuk memutus kendala geografis. Sepanjang 2025, sebanyak 11 unit sekolah baru tingkat SMA dan SMK telah diresmikan, terutama di wilayah yang selama ini minim akses pendidikan formal.
Fokus pembangunan menyasar daerah pesisir dan kepulauan di mana siswa sebelumnya harus menempuh perjalanan laut hingga dua jam untuk mencapai sekolah terdekat. Beberapa sekolah baru kini dilengkapi dengan fasilitas asrama guna memudahkan mobilitas pelajar dari desa-desa terpencil.
Paralel dengan pembangunan unit baru, sebanyak 52 sekolah yang terdiri dari 38 SMA, 4 SLB, dan 38 SMK mendapatkan program rehabilitasi. Langkah revitalisasi ini menyasar bangunan dengan kondisi rusak sedang hingga berat guna memastikan keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
Inovasi Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin Ekstrem
Terobosan lain yang diperkenalkan adalah pengembangan program Sekolah Rakyat. Inovasi ini dirancang khusus sebagai "jalan kedua" bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal karena kendala ekonomi yang akut.
Program ini menggunakan sistem berasrama dengan pembiayaan penuh dari pemerintah. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat menampung sekitar 20-25 siswa tingkat SD dan SMP, serta 40-50 siswa tingkat SMA untuk mendapatkan pendidikan gratis dengan standar kualitas yang terjaga.
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya keterkaitan antara fasilitas gedung yang bagus dengan kualitas pembelajaran, terutama pada pendidikan vokasi. Ia melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SMK di wilayah Rasau dan Batu Ampar untuk memastikan kurikulum sekolah sejalan dengan kebutuhan industri.
“Kami ingin SMK di Kalimantan Barat benar-benar menghasilkan lulusan yang siap kerja. Fasilitas praktik harus memadai dan kurikulum harus link and match dengan industri agar siswa punya keterampilan yang langsung terserap pasar kerja,” tegas Krisantus.
