PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk mempercepat inovasi birokrasi di tengah keterbatasan fiskal dan sumber daya manusia. Arahan ini disampaikan Edi saat memimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Senin (4/5/2026).
Kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan signifikan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp233 miliar untuk tahun anggaran 2026. Penurunan ini memaksa Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyesuaian program kerja dan penajaman skala prioritas pembangunan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Edi menegaskan bahwa tema "Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita" tahun ini harus menjadi momentum kemandirian daerah. Keselarasan visi antara pusat dan daerah dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan, kemandirian energi, serta penguatan ekonomi kerakyatan di ibu kota Kalimantan Barat tersebut.
Strategi Pontianak Tutupi Defisit Dana Transfer Rp233 Miliar
Menyikapi hilangnya potensi anggaran sebesar Rp233 miliar, Edi Kamtono memastikan bahwa pemangkasan tidak akan menyentuh sektor-sektor krusial. Pemerintah kota tetap memfokuskan sumber daya yang ada pada program pertumbuhan ekonomi, penekanan angka kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka.
"Program prioritas tetap difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Efisiensi dilakukan dengan menyisir program-program non-prioritas dan dialihkan untuk mendukung kebijakan nasional. Beberapa agenda besar yang tetap dikawal antara lain program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pengembangan Koperasi Merah Putih, hingga inisiatif lingkungan Indonesia Asri.
Krisis 2.068 Personel ASN Paksa Percepatan Digitalisasi Birokrasi
Selain tantangan finansial, Kota Pontianak menghadapi kendala serius di sektor sumber daya aparatur. Saat ini, rasio Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pontianak hanya berada di angka 0,94 persen. Angka tersebut tertinggal jauh jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 2,4 persen.
Data internal menunjukkan Pemerintah Kota Pontianak masih kekurangan sekitar 2.068 ASN untuk memenuhi beban kerja ideal. Sebagai solusi, Edi mendorong penguatan reformasi birokrasi berbasis digital dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik guna memangkas prosedur yang panjang.
“Kita masih kekurangan sekitar 2.068 ASN. Karena itu, inovasi dan pemanfaatan digitalisasi harus dimaksimalkan,” ujar Edi Kamtono di hadapan peserta upacara.
Fokus Penanganan Sampah dan Infrastruktur Dasar
Meski anggaran terjepit, Edi meminta jajarannya tidak abai terhadap persoalan harian yang bersentuhan langsung dengan warga. Penanganan sampah, manajemen genangan air, hingga perbaikan infrastruktur jalan lingkungan tetap menjadi indikator kinerja utama bagi dinas terkait.
Pemerintah kota berkomitmen menjaga kepedulian terhadap keluhan masyarakat melalui respons cepat di lapangan. Transformasi pelayanan publik diarahkan agar lebih lincah dan berbasis hasil, sehingga keterbatasan personel tidak menjadi alasan penurunan kualitas layanan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Pada akhir rangkaian upacara, Pemerintah Kota Pontianak melepas sejumlah ASN yang memasuki masa purna tugas sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Edi juga memberikan ucapan selamat kepada 73 ASN pemkot yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada hari yang sama.
Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta tetap bekerja dengan semangat tinggi dan terus melahirkan terobosan baru untuk membangun kota. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal secara kreatif dan bertanggung jawab.
