Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan sejumlah usulan percepatan proyek infrastruktur strategis nasional dalam pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta. Audiensi ini dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan didampingi jajaran teknis Pemprov, termasuk Kepala Bapperida dan Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Konektivitas Jalan Tol Kunci Pelabuhan Kijing
Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Wagub menekankan bahwa status tersebut harus didukung konektivitas infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pontianak dengan kawasan pelabuhan.
"Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor," ujar Krisantus.
Pengerukan Sungai Kapuas dan Evaluasi RTRW
Selain pembangunan jalan tol, Pemprov Kalbar juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas guna menjaga aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora. Tingginya tingkat sedimentasi menjadi ancaman yang dapat menghambat aktivitas pelayaran dan operasional pelabuhan.
Tak hanya infrastruktur fisik, Wagub turut menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan kondisi riil di daerah. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Program Inpres Jalan Daerah dan Respons Positif Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalur ekonomi masyarakat lokal.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan apresiasi dan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan. Pemerintah pusat akan menindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah serta memperkuat kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat.
