KALIMANTAN BARAT — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup lebih dari 328 BUMN sejak ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2024, dengan klaim penghematan anggaran mencapai Rp 50 triliun. Perampingan ini disebut baru tahap awal, karena pemerintah menargetkan 750 BUMN ditutup hingga akhir 2026. Jika target tercapai, penghematan diproyeksikan menembus Rp 100 triliun.
Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 328 badan usaha milik negara sejak ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Angka itu disampaikan dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang tayang Rabu (16/9/2026). Prabowo menyebut langkah tersebut menghasilkan penghematan hingga Rp 50 triliun, terutama dari pemangkasan biaya operasional perusahaan negara.
Menurut Prabowo, penghematan berasal dari pos-pos yang selama ini membebani keuangan negara tanpa memberi nilai tambah. Ia menyebut gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga biaya rapat kerja sebagai sumber pemborosan yang dipangkas.
"BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp 50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja," kata Prabowo.
Perampingan belum berhenti. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang ditutup mencapai 750 perusahaan. Dengan capaian saat ini yang disebut lebih dari 328 BUMN, masih ada sekitar 400 perusahaan negara yang perlu ditutup atau ditindaklanjuti.
Jika target tersebut terpenuhi, Prabowo memperkirakan penghematan anggaran bisa membengkak hingga Rp 100 triliun. Namun ia tidak merinci satu per satu perusahaan yang masuk kategori 328 BUMN yang telah ditutup, maupun mekanisme penutupannya. Angka Rp 50 triliun dan proyeksi Rp 100 triliun karena itu perlu dipahami sebagai klaim dan target yang disampaikan pemerintah, bukan hasil audit independen.
"Uang itu banyak di Indonesia, (tetapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling," ujar Prabowo.
Pemerintah tidak hanya memangkas jumlah perusahaan negara. Prabowo menegaskan BUMN yang masih beroperasi didorong meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap negara, sekaligus memperketat tata kelola. Dua perusahaan yang ia soroti adalah PT Pupuk Indonesia dan PT Timah Tbk.
Laba bersih Pupuk Indonesia pada semester I 2026 disebut naik sekitar 252,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu terjadi meski pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Penurunan harga justru diikuti peningkatan volume penyaluran pupuk ke petani.
"PT Pupuk, Direktur Utamanya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen," kata Prabowo.
Dari sektor pertambangan, PT Timah Tbk mencatat laba sekitar Rp 2,7 triliun pada enam bulan pertama 2026. Angka itu sekitar sembilan kali lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2025. Prabowo menyebut lonjakan tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.
"PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900 persen," ujar Prabowo.
Prabowo mengaitkan perbaikan kinerja sejumlah BUMN dengan pembenahan tata kelola dan penegakan aturan. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin perusahaan negara menjadi tempat praktik yang merugikan keuangan negara. Selain restrukturisasi, pengawasan terhadap jajaran direksi dan pengelolaan perusahaan diperketat.
"Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara," tegas Prabowo.
Dengan demikian, pemerintah menghadapi dua agenda sekaligus: merampingkan perusahaan yang dinilai tidak produktif dan memperbaiki kinerja perusahaan negara yang masih punya potensi besar. Target penutupan hingga 750 BUMN dan klaim penghematan Rp 100 triliun menjadi bagian dari agenda efisiensi yang lebih luas.
Realisasi penghematan pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan restrukturisasi, status masing-masing entitas, serta bagaimana pemerintah menghitung dan memverifikasi angka tersebut. Bagi publik dan pelaku pasar, yang perlu dicermati adalah daftar perusahaan yang ditutup dan nasib ribuan karyawan di dalamnya, bukan hanya angka penghematan yang diklaim di atas panggung.