PONTIANAK — Badan Pengelola Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Kota Pontianak mencatat luas karhutla Kalbar pada periode Januari hingga Juli 2026 sudah mencapai 38.310,89 hektare. Angka itu melonjak menjadi 48.535 hektare per 14 September 2026, dengan lahan gambut mendominasi sekitar 54,3 persen dari total area terbakar.
Kepala BPEGM Kota Pontianak Yunus Sudaryanti menyebut luasan gambut Kalbar mencapai sekitar 2,7 juta hektare. Kawasan itu berfungsi sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kehidupan masyarakat.
Angka Karhutla Bukan Sekadar Statistik
Yunus menilai data karhutla yang terhimpun dalam workshop pemulihan gambut menjadi peringatan bahwa persoalan kebakaran lahan masih butuh penanganan serius. Pemerintah daerah diminta tidak lagi bekerja dengan pendekatan reaktif saat api muncul.
"Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwa persoalan kebakaran gambut masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara sistematis dan terintegrasi," ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Menurut Yunus, pengelolaan gambut pasca kebakaran perlu bergeser ke penanganan komprehensif. Cakupannya meliputi pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga pengawasan berkelanjutan.
Fungsi Hidrologis Gambut Harus Dipulihkan
Langkah utama yang harus dipastikan adalah terjaganya kembali fungsi hidrologis gambut. Caranya melalui pengelolaan tata air dan pembasahan kembali kawasan yang terdampak.
Upaya itu perlu disertai penguatan kapasitas masyarakat, pengawasan pemanfaatan lahan, serta pengendalian sumber-sumber penyebab kebakaran. Pemulihan gambut tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja.
Yunus menyebut perlu pembagian peran dan koordinasi jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Workshop diikuti sekitar 170 peserta, baik langsung maupun melalui Zoom.
Peserta berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta kelompok Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Forum itu diharapkan merumuskan langkah tindak lanjut konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.