Pencarian

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Dorong Pelaku UMKM Ketapang Urus NIB dan Sertifikasi Halal demi Akses Pasar

Minggu, 22 November 2026 • 13:31:25 WIB
Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Dorong Pelaku UMKM Ketapang Urus NIB dan Sertifikasi Halal demi Akses Pasar
Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan menghadiri festival penguatan usaha mikro di Ketapang.

KETAPANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai persoalan utama usaha mikro di daerah bukan sekadar modal, melainkan ketiadaan dokumen legal yang membuat mereka tertahan di pasar lokal. Karena itu, kehadiran layanan perizinan dan sertifikasi langsung di tengah masyarakat dinilai lebih efektif ketimbang meminta pelaku usaha datang ke kantor dinas.

Festival bertema "Penguatan Pengusaha Mikro melalui Legalitas, Pelindungan, dan Perluasan Akses Pasar" itu digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI. Selain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hadir Bupati Ketapang beserta jajaran, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, perwakilan kementerian dan lembaga, perbankan, mitra strategis, serta pelaku UMKM Kabupaten Ketapang.

Warung hingga Penjual Amplang Jadi Contoh Usaha Tanpa Dokumen

Krisantus menyebut usaha mikro yang belum memiliki legalitas justru berada di sekitar warga sehari-hari. Ia mencontohkan warung di depan rumah, penjual amplang, perajin, hingga pedagang pasar yang sudah bertahun-tahun berjualan tanpa dokumen resmi.

"Pengusaha mikro ada di sekitar kita. Warung di depan rumah, penjual amplang, perajin, hingga pedagang di pasar. Banyak yang sudah lama menjalankan usaha, tetapi belum memiliki dokumen legalitas. Tanpa legalitas, mereka lebih sulit mengakses pembiayaan dan pasar. Merek usaha juga rawan ditiru sehingga keberlangsungan usaha perlu mendapat perlindungan," ujar Krisantus.

Dampaknya bersifat berlapis. Tanpa legalitas, pelaku usaha mikro sulit mengajukan kredit, produknya rawan ditiru pihak lain, dan peluang masuk pasar modern maupun pengadaan pemerintah tertutup.

NIB Jadi Langkah Awal, Sertifikasi Halal Menyusul

Wagub meminta dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten mendekatkan layanan hingga kecamatan dan desa. Ia menekankan pengurusan harus mudah, cepat, dan bebas pungutan liar.

"Permudah legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah awal yang perlu dimiliki pelaku usaha. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal dan perizinan lain sesuai kebutuhan. Saya mengajak dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk mendekatkan layanan hingga kecamatan dan desa. Pengurusannya harus mudah, cepat, dan tentu tanpa pungutan liar," tegasnya.

Ketika Pemilik Sakit, Penghasilan Keluarga Ikut Berhenti

Persoalan lain yang disorot Krisantus adalah kerentanan sosial pelaku usaha mikro yang umumnya berjalan sendiri. Banyak dari mereka menjalankan usaha secara mandiri sehingga ketika pemilik sakit atau terkena musibah, penghasilan keluarga langsung terhenti.

Karena itu, ia mendorong perluasan akses jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi usaha, dan penjaminan kredit. Perlindungan juga mencakup pendaftaran merek serta pembangunan kemitraan yang adil dengan pelaku usaha besar.

Legalitas Tak Cukup jika Produk Tak Terjual

Krisantus mengingatkan bahwa legalitas dan perlindungan usaha baru terasa manfaatnya bila produk benar-benar terjual. Pelaku usaha mikro, katanya, dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan lain untuk mengembangkan usaha, lalu menawarkan produk lewat pasar daring, toko modern, maupun pengadaan pemerintah.

"Legalitas dan pelindungan akan terasa manfaatnya jika produk dapat terjual. Pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha, serta menawarkan produk melalui pasar daring, toko modern, maupun pengadaan pemerintah. Saya juga mengajak perangkat daerah untuk mengutamakan produk usaha mikro setempat dalam belanja pemerintah sesuai kebutuhan," pintanya.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota menuntaskan pendataan agar program dan bantuan tepat sasaran. Kalimantan Barat, menurutnya, telah menandatangani komitmen bersama Kementerian UMKM untuk mendukung program Sapa UMKM.

Kepada pelaku usaha yang menerima sertifikat dalam festival tersebut, Wagub berpesan agar dokumen yang diperoleh tidak hanya disimpan. Sertifikat itu, katanya, harus dipakai untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran produk.

Follow radarsambas.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: infopublik.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks