PONTIANAK — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi ribuan petani kratom yang selama ini berjalan tanpa kepastian hukum. Pernyataan itu disampaikan dalam FGD Pansus Tata Kelola Kratom DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Sebelum FGD berlangsung, Wagub bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta Kepala Bapperida Provinsi Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN. Audiensi membahas masukan dan penguatan tata kelola hilirisasi kratom, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha lokal.
Luas Lahan Kratom Kalbar Capai 11.800 Hektare
Krisantus menjelaskan luas lahan kratom di Kalimantan Barat mencapai sekitar 11.800 hektare. Angka itu menjadikan kratom sebagai komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di provinsi tersebut.
Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga membuat komoditas ini menumpuk di daerah. Industri rumahan pengolahan kratom pun mulai berkembang di Kota Pontianak.
"Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," ujar Krisantus.
Perdagangan Jalur Ilegal ke Malaysia dan Thailand Jadi Ancaman
Ketidakjelasan aturan berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi, termasuk ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand. Kondisi ini dinilai perlu ditangani melalui kebijakan yang jelas dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ungkap Krisantus.
Pemprov Kalbar mendukung penyusunan regulasi yang mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, serta perlindungan harga bagi petani dan pengusaha lokal. Regulasi tersebut juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.
Sinergi dengan Pansus Optimalisasi PAD
Penataan tata kelola kratom memiliki keterkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Hal itu tercermin melalui sinergi antara Pansus Tata Kelola Kratom dan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar dalam mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam secara lebih optimal.
FGD yang menjadi bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Raperda tentang Tata Kelola Kratom itu melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan BRIN. Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang telah menginisiasi penyusunan regulasi tersebut.
"Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.
Melalui audiensi dan FGD tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan hilirisasi kratom yang komprehensif dan berkelanjutan. Hasil pembahasan juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan Raperda.
"Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," pungkas Krisantus.