KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyatakan wilayahnya tengah dilanda kekeringan ekstrem karena tidak mendapatkan hujan selama 83 hari. Pemerintah kabupaten, kata dia, sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan bantuan modifikasi cuaca.
Upaya tersebut masih terkendala karena bibit awan di wilayah Ketapang sangat sedikit. Sejumlah kecamatan memang sudah diguyur hujan, tetapi volumenya dinilai belum cukup mengatasi kekeringan yang melanda.
Modifikasi Cuaca Terkendala Minimnya Bibit Awan
Dalam rakor tersebut, Bupati meminta seluruh unsur terkait turun ke lapangan menangani bencana kekeringan dan karhutla. Unsur yang diminta terlibat meliputi TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga perusahaan yang beroperasi di Ketapang.
"Saya harapkan kepada seluruh unsur untuk terjun bersama dan menanggulangi bersama bencana ini, baik itu TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan juga perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang," tegas Bupati Ketapang.
Bupati juga meminta para camat dan kepala desa terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Mereka diminta aktif mengimbau warga agar tidak membakar sampah atau melakukan aktivitas lain yang bisa memicu kebakaran.
Sembilan Pelaku Pembakaran dan 18 Korporasi Masuk Penyelidikan
Kajari Ketapang Ricky Febriandi mengungkapkan pihaknya sudah menerima laporan terkait perkara karhutla. Dari laporan yang masuk, pelaku pembakaran yang teridentifikasi sudah mencapai sembilan orang, sementara korporasi yang terlibat sebanyak 18.
"Dari aparat penegak hukum, dari pelaporan yang sudah masuk ke kantor kami, pelaku pembakaran sudah ada sembilan orang dan untuk korporasi sebanyak 18," ungkap Kejari Ketapang.
Ricky mengingatkan masyarakat maupun perusahaan agar tidak mengulangi tindakan pembakaran hutan dan lahan. Untuk perkara korporasi, proses hukum akan terus berjalan dan sanksi bisa berlanjut hingga kemungkinan pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar.
"Penegakan hukum ini tidak hanya di atas kertas namun harus dilaksanakan dengan nyata," tegas Kejari.
Polres Ketapang Selidiki Laporan, Polda Kalbar Turun Tangan
Kapolres Ketapang Putra Pramtama menyampaikan jajarannya telah melakukan penyelidikan terhadap laporan karhutla yang masuk. Tim dari Polda Kalimantan Barat turut membantu proses penegakan hukum yang berjalan terus-menerus.
"Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini," ujar Kapolres Ketapang.
Selain penegakan hukum, Polres Ketapang bersama TNI, BPBD, dan Manggala Agni turun langsung ke sejumlah titik api untuk memadamkan kebakaran. Upaya lain dilakukan lewat pembuatan sumur bor untuk kebutuhan air bersih sekaligus penyediaan sumber air guna mendukung pemadaman.
DPRD Soroti Hotspot Terbanyak di Kalbar
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh menyoroti tingginya jumlah titik panas atau hotspot di wilayahnya. Menurut dia, Ketapang mencatat hotspot terbesar dan terbanyak di Kalimantan Barat.
"Ketapang ini titik hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi," tegasnya.
Rakor di Kantor Bupati Ketapang dihadiri pula Sekda Repalianto, Kepala BPBD Yunifar Purwantoro, Danyon TP 832 PA Letkol Inf Sidik Purnomo, perwakilan Stasiun Meteorologi BMKG Ketapang, serta perwakilan perusahaan. Para camat se-Kabupaten Ketapang mengikuti kegiatan secara daring dan luring.
