KALIMANTAN BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan aturan baru yang memungkinkan mitra kompeten ditunjuk langsung tanpa tender dalam proyek PLTS 100 GW. Regulasi pengadaan dipangkas agar pengejaran target tiga tahun tidak tersendat birokrasi, dengan prioritas produk dalam negeri dan dukungan pembiayaan dari Danantara.
Pemerintah mempercepat pemilihan mitra pengembang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dengan merombak aturan pengadaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan perusahaan yang dinilai punya kompetensi dan kemampuan teknologi mumpuni bisa langsung ditunjuk, tanpa melewati proses tender yang panjang.
Kebijakan itu diambil karena program 100 GW dikejar dalam tiga tahun. Bahlil meminta PT PLN (Persero) menyiapkan pelaksanaan proyek, termasuk memulai proses tender tahap awal.
Tender Tahap Pertama Mulai Berjalan
Peluncuran tahap pertama sudah dimulai tahun ini dengan kapasitas sekitar 5,5 GW. Pemerintah juga menyiapkan perencanaan lanjutan 25 hingga 30 GW yang proses tendernya harus segera berjalan.
"Tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama dan dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt, proses tendernya harus mulai berjalan," ujar Bahlil dalam Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).
Menurut Bahlil, penunjukkan langsung hanya akan dilakukan jika penawaran menguntungkan kedua pihak. Pemerintah memangkas birokrasi agar proyek tidak berlarut-larut.
"Kita pangkas birokrasinya, kalau memang ekonomis kita tunjuk dia saja, tidak usah terlalu lama-lama, terlalu mutar-mutar, terlalu banyak, yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win," katanya.
Produk Lokal Jadi Prioritas
Bahlil menegaskan pengembangan PLTS 100 GW akan memprioritaskan bahan produksi dalam negeri. Impor hanya dibuka jika pasokan domestik tidak mencukupi.
"Kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri. Sudah barang tentu kalau dalam negerinya tidak cukup kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor," ucapnya.
Pemerintah tidak ingin proyek ketahanan energi nasional justru bergantung pada produk impor. Bahlil menyebut seleksi mitra akan dilakukan ketat agar pasar dalam negeri tidak dibanjiri produk luar yang mematikan industri lokal.
Butuh Investasi Rp 1.130 Triliun
Skala proyek ini menuntut pembiayaan besar. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperkirakan kebutuhan investasi PLTS 100 GW mencapai sekitar Rp 1.130 triliun.
"Baru-baru ini kita melihat Bapak Presiden melakukan groundbreaking untuk pendirian 100 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga surya yang diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 1.130 triliun," ujar Managing Director of Global Relations and Governance Danantara, Pahala N. Mansury, dikutip dari Antara, Rabu (26/8).
Danantara menyatakan siap mengambil peran sebagai motor investasi sekaligus pembiayaan proyek energi hijau. Kebutuhan modal di sektor ini dipastikan terus melambung seiring target percepatan transisi energi.
Grid dan Transmisi Ikut Dikejar
Danantara tidak hanya mendorong pembangunan pembangkit, tetapi juga percepatan infrastruktur jaringan listrik dan transmisi khusus untuk menampung arus energi terbarukan.
"Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangkit listrik bertenaga hijau, tetapi juga membutuhkan grid ataupun transmisi yang betul-betul bisa mengakomodir energi berbasis hijau," terang Pahala.
Pembangunan jaringan modern ini vital karena sifat energi terbarukan yang intermiten atau tidak selalu stabil. Infrastruktur pendukung yang mumpuni memastikan penyaluran dan pengintegrasian energi berjalan optimal.
Danantara juga menggalakkan pembentukan ekosistem industri pendukung, mulai dari manufaktur cabling, inverter, hingga solar PV. Rantai pasok ini menjadi kunci agar proyek tidak sekadar membangun pembangkit, tetapi juga menumbuhkan industri dalam negeri.
Bagi pelaku usaha energi, pemangkasan aturan tender membuka peluang masuk lebih cepat ke proyek bernilai ratusan triliun rupiah. Namun skema penunjukkan langsung tetap bergantung pada penilaian kompetensi dan keekonomian penawaran, sehingga pemerintah berpeluang menyeleksi mitra secara ketat tanpa kehilangan kecepatan.
