JAKARTA — Kebijakan konsolidasi BUMN memasuki babak eksekusi massal. Dari total 1.074 perusahaan yang terdata, sebanyak 750 di antaranya bakal ditutup atau digabung sepanjang tahun ini, menyisakan sekitar 300 perusahaan yang dinilai sehat dan strategis untuk dipertahankan.
Presiden Prabowo menyebut angka temuan itu jauh melampaui perkiraan awal pemerintah. Struktur BUMN yang selama ini berjenjang hingga anak, cucu, bahkan cicit perusahaan dinilai tidak efisien dan membebani keuangan negara.
Pemicu Konsolidasi: Temuan 1.074 BUMN di Danantara
“Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu ada 300-400, tapi 1.074 ternyata,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Klarifikasi atas temuan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria. Ia memastikan proses penutupan 750 perusahaan tersebut tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Nasib Karyawan: Tidak Ada PHK, Semua Dialihkan
Dony menegaskan seluruh karyawan dari perusahaan yang ditutup akan dialihkan ke entitas hasil penggabungan. Kebijakan ini diambil agar efisiensi tidak berdampak pada hilangnya mata pencaharian pekerja.
“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” tegasnya.
Target Efisiensi: Penghematan Rp 50 Triliun per Tahun
Selain merampingkan struktur, program konsolidasi ini dirancang untuk menekan biaya operasional negara secara signifikan. Dony memperkirakan penghematan langsung yang bisa diraih mencapai sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya.
Angka tersebut berasal dari pengurangan duplikasi fungsi, biaya administrasi, serta tumpang tindih operasional antarperusahaan dalam satu holding yang sama. Dengan struktur yang lebih ramping, alokasi anggaran diharapkan lebih fokus pada sektor prioritas.
Pemerintah menargetkan seluruh proses konsolidasi dan penutupan perusahaan rampung paling lambat pada 31 Desember 2026. Setelah itu, BUMN yang tersisa diharapkan menjadi entitas yang lebih tangguh dan mampu bersaing di pasar global.
