KUBU RAYA — Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, angkat bicara mengenai nasib ratusan guru honorer yang hingga kini belum terakomodasi dalam program ASN PPPK paruh waktu. Ia menilai situasi ini menjadi persoalan serius yang harus segera dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah dan pusat.
“Kami mendorong agar guru honorer yang sudah lama mengabdi dan memenuhi syarat bisa segera difasilitasi. Jangan sampai mereka terus berada dalam ketidakpastian,” ujar Sujiwo dalam keterangan yang diterima, Selasa.
Ratusan Guru Honorer Masih Menanti Kepastian
Berdasarkan data sementara yang dihimpun Dinas Pendidikan Kubu Raya, jumlah guru honorer yang belum terdaftar dalam skema PPPK paruh waktu mencapai lebih dari 100 orang. Mereka tersebar di sejumlah kecamatan dan mengajar di berbagai jenjang, mulai dari SD hingga SMP.
Para guru ini, kata Sujiwo, sudah mengabdi selama bertahun-tahun dengan status honorer dan gaji yang jauh dari kata layak. “Mereka adalah garda terdepan pendidikan di daerah. Sudah sepantasnya negara hadir memberikan kepastian,” tegasnya.
Skema PPPK Paruh Waktu Belum Menjangkau Semua
Program PPPK paruh waktu sejatinya dirancang untuk mengakomodasi tenaga honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN penuh. Namun, keterbatasan kuota dan anggaran menjadi kendala utama. Di Kubu Raya, proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan untuk memastikan tidak ada guru honorer yang terlewatkan.
Pemkab Kubu Raya berencana mengajukan usulan tambahan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun anggaran mendatang. “Kami akan perjuangkan agar semua guru honorer yang memenuhi syarat bisa mendapatkan haknya,” tambah Sujiwo.
Harapan di Tengah Keterbatasan
Sejumlah guru honorer yang ditemui mengaku lega akhirnya ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Mereka berharap proses pengusulan tidak berlarut-larut dan segera ada keputusan konkret. “Kami hanya ingin status yang jelas. Selama ini mengabdi dengan hati, tapi masa depan masih gelap,” ujar salah satu guru honorer di Kecamatan Sungai Raya yang enggan disebut namanya.
Pemkab Kubu Raya berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ini dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah selanjutnya adalah menyusun daftar prioritas dan memastikan anggaran daerah siap mendukung jika ada tambahan formasi.
