PONTIANAK — Kementerian Kesehatan mencatat 55.686 kasus ISPA di Kalimantan Barat dari total 314.124 kasus di enam provinsi terdampak karhutla hingga 22 Oktober 2026. Angka itu menempatkan Kalimantan Barat di urutan ketiga setelah Sumatera Selatan (82.177 kasus) dan Kalimantan Selatan (78.894 kasus).
Dari total kasus nasional tersebut, 70.890 kasus terjadi pada anak usia 0–5 tahun. Kelompok lain yang terdampak tersebar di Kalimantan Timur (27.688 kasus), Kalimantan Tengah (26.740 kasus), dan Riau (36.433 kasus).
Kebakaran yang berulang sejak Januari 2026 dan ancaman kabut asap menunjukkan persoalan ini bukan bencana musiman yang bisa diabaikan. Kerusakan lingkungan berlangsung hampir sepuluh bulan tanpa tanda-tanda berakhir.
Dugaan pembatasan dan penghapusan konten karhutla di media sosial memunculkan pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab atas arus informasi di ruang digital. Sorotan mengarah ke perusahaan platform, terutama Meta, sekaligus Komdigi sebagai regulator.
Polemik mencuat setelah sejumlah publik figur mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan yang membahas karhutla. Komedian Wendy Cagur mempertanyakan perubahan jangkauan konten yang dibagikannya setelah menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah adanya penurunan jangkauan maupun permintaan penghapusan konten karhutla oleh Komdigi. Meutya menyebut kementeriannya telah memberikan penjelasan awal melalui tim untuk menanggapi perhatian masyarakat.
Menurut Meutya, informasi mengenai karhutla justru dibutuhkan pemerintah sebagai masukan untuk mendukung penanganan di lapangan. Pemerintah, katanya, meningkatkan penyebaran informasi karhutla melalui kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik.
"Pemerintah terbuka terhadap informasi mengenai karhutla selama informasi tersebut faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Meutya.
Soal dugaan pembatasan akibat penerapan algoritma dan Community Guidelines platform, Meutya menyatakan Komdigi terus mendorong transparansi dan akuntabilitas algoritma perusahaan teknologi. Langkah itu dinilai penting agar pengguna punya keleluasaan menentukan informasi yang ingin diakses.
Besarnya jumlah warga terdampak menunjukkan karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Ketika ratusan ribu gangguan pernapasan dilaporkan di berbagai provinsi, keterbukaan informasi dan kritik berbasis sains menjadi semakin penting.
Konten investigasi berbasis data berperan mengungkap dampak kerusakan lingkungan, menyampaikan risiko kesehatan, dan mendorong transparansi penanganan bencana. Ketika konten semacam itu dihapus atau dibatasi tanpa penjelasan transparan, masyarakat berisiko kehilangan akses informasi yang penting bagi keselamatan mereka.
Tanpa mekanisme klarifikasi dan pertanggungjawaban yang memadai, ruang digital kehilangan fungsinya sebagai sarana kontrol publik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan perlindungan terhadap rakyat serta lingkungan benar-benar dijalankan.