PONTIANAK — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas serta memperluas jangkauan bisnis. Program BWU di Kalbar mengusung tema "Berani Mulai, Bertumbuh, Siap Berdampak" dan digelar di Auditorium Universitas Tanjungpura.
BWU dirancang sebagai wadah fasilitasi sekaligus pencocokan bisnis yang mempertemukan calon wirausaha, mahasiswa, dan pelaku UMKM dengan berbagai pihak pendukung usaha. Peserta memperoleh kemudahan akses permodalan, pendampingan bisnis, serta jaringan pemasaran yang lebih luas.
Penyelenggaraan BWU menjadi bagian dari strategi Kementerian UMKM mendukung pembentukan 10 juta wirausaha baru hingga 2029. Program ini diharapkan memperkuat kontribusi sektor UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurut Maman, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang. Mereka juga perlu pendampingan agar produknya memenuhi standar dan persyaratan usaha, memiliki legalitas memadai, serta mampu menembus pasar lebih luas.
"Pertumbuhan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup aspek pembiayaan, legalitas, sertifikasi, serta akses pasar," kata Maman di Pontianak, Senin.
Untuk memperkuat pemasaran, pemerintah membuka kolaborasi dengan sejumlah mitra, termasuk jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Kerja sama tersebut diharapkan memberi kesempatan lebih besar bagi produk UMKM masuk ke jaringan perdagangan modern.
Kementerian UMKM bersama 14 kementerian lainnya tengah mengembangkan sistem SAPA UMKM, platform integrasi berbagai layanan pengembangan usaha. Cakupannya meliputi akses pembiayaan, pengurusan legalitas, pemasaran, hingga informasi kebijakan dan insentif pemerintah.
Kehadiran SAPA UMKM diharapkan mengatasi keterbatasan akses layanan yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya di wilayah jauh dari pusat perkotaan. Daerah seperti Kapuas Hulu dan Ketapang menjadi wilayah yang diharapkan merasakan manfaat integrasi layanan tersebut.
"Melalui sistem SAPA UMKM ini, kami mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, akses legalitas, akses pasar, hingga informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah," ujar Maman.
Selain penguatan layanan terpadu, Maman mengungkapkan kebijakan insentif berupa pengurangan biaya administrasi sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memasarkan produk melalui sejumlah platform perdagangan elektronik. Platform yang masuk skema tersebut antara lain Lazada, Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia.
Fasilitas itu diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan produk lokal dalam negeri dan telah terdaftar (onboarding) dalam sistem UMKM. Skema ini menyasar pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini terkendala biaya administrasi di kanal digital.
Dalam rangkaian kegiatan BWU Kalbar, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan TVRI, 14 pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, serta Universitas Tanjungpura. Kesepakatan itu disertai komitmen bersama mendukung penerapan sistem SAPA UMKM.
Maman berharap kolaborasi lintas sektor tersebut membangun ekosistem pelayanan UMKM yang semakin terintegrasi. Pelaku usaha di Kalimantan Barat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar mengembangkan bisnis, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, serta menjangkau konsumen di pasar yang lebih luas.