PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan dapat dibangun kembali lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Usulan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang digelar daring dari Disaster Action Room Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026).
Rakor mengevaluasi perkembangan pembangunan perumahan sekaligus memetakan kendala di lapangan. Tantangan geografis dan kondisi bencana menjadi dua persoalan yang menyita perhatian karena berdampak pada distribusi logistik dan material bangunan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program pembangunan rumah di Kalimantan Barat naik tajam pada 2026. Menurut data yang dihimpun kementerian, jumlah unit melonjak dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit.
"Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia," kata Maruarar.
Dari jumlah tersebut, 8.825 unit rumah telah menyelesaikan proses pencairan dana. Secara nasional, progres fisik pembangunan yang mencapai 100 persen tercatat 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.
Percepatan pembangunan menghadapi kendala operasional. Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mengganggu jalur distribusi material bangunan.
"Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan," ujar Maruarar.
Distribusi material yang biasanya lewat jalur sungai kini terhambat. Pengiriman dialihkan ke jalur darat, yang menambah waktu dan biaya pengiriman.
Meski menghadapi kendala geografis, cuaca, dan situasi bencana, Maruarar mengapresiasi jajaran balai, satuan kerja, dan pemerintah daerah yang tetap berupaya mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
"Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan," katanya.
Melalui rakor tersebut, Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar percepatan program perumahan nasional tetap berjalan sesuai sasaran. Pembangunan juga diminta memenuhi standar mutu dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
Usulan Gubernur Ria Norsan agar korban karhutla masuk skema BSPS menjadi salah satu bentuk penanganan dampak bencana di sektor perumahan. BSPS sendiri merupakan program bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk membangun atau memperbaiki rumah swadaya milik warga.