KALIMANTAN BARAT — Persoalan lalu lintas di Palembang, khususnya di sekitar kawasan Pelabuhan Boom Baru, sudah lama menjadi keluhan warga. Truk-truk pengangkut CPO dan komoditas lainnya kerap memicu antrean panjang, terutama pada jam sibuk. Menjawab hal itu, Pelindo Regional 2 Palembang mengambil inisiatif dengan mengumpulkan para mitra bisnisnya dalam sebuah forum diskusi terfokus (FGD).
Dalam forum yang digelar di Palembang tersebut, Pelindo secara spesifik menyasar perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor Crude Palm Oil (CPO). Sebab, armada angkutan mereka merupakan kontributor utama kepadatan di pelabuhan dan jalan akses sekitarnya.
“Kami mengajak seluruh mitra untuk bersama-sama menjaga ketertiban operasional angkutan barang,” ujar Plh. General Manager Pelindo Regional 2 Palembang, Darmawi, dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa aktivitas logistik harus tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas masyarakat kota.
Fokus utama dari pertemuan ini bukan sekadar koordinasi biasa. Pelindo mendorong para mitra untuk mematuhi Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang. Aturan ini dirancang Pemkot Palembang untuk mengurai kepadatan di ruas-ruas jalan utama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Dengan adanya pembatasan itu, perusahaan penyewa lahan diminta mengatur ulang jadwal bongkar muat dan pergerakan truk mereka. “Kami minta mereka disiplin. Tidak bisa lagi truk seenaknya masuk kota kapan saja,” tegas Darmawi.
Pelindo meyakini, jika semua mitra patuh, dampaknya akan langsung terasa. Potensi kemacetan di sekitar Pelabuhan Boom Baru bisa ditekan secara signifikan. Selain itu, keselamatan pengguna jalan lain juga meningkat karena volume truk besar di jam sibuk berkurang.
Di sisi lain, distribusi logistik—khususnya CPO yang menjadi andalan ekspor Sumatera Selatan—diharapkan tidak terganggu. Justru dengan sistem yang lebih tertib, pergerakan barang bisa lebih efisien dan terprediksi. “Ekosistem logistik yang tertata akan menguntungkan semua pihak, dari pengusaha hingga masyarakat umum,” pungkas Darmawi.
Langkah Pelindo ini menjadi contoh bagaimana BUMN pelabuhan bisa berperan aktif dalam menertibkan tata kelola transportasi kota, bukan hanya mengurus urusan di dalam pelabuhan saja.