KETAPANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dalam setiap proses pelayanan publik. Instruksi ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap SOP merupakan kunci utama untuk mewujudkan birokrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemkab Ketapang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Ketapang dalam sebuah forum koordinasi internal di Ketapang, baru-baru ini. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara dokumen SOP yang telah disusun dengan implementasinya di lapangan. Menurutnya, banyak SOP yang sudah ada tetapi belum dijalankan secara optimal oleh aparatur sipil negara (ASN).
Sekda Ketapang menegaskan bahwa SOP bukan sekadar formalitas administrasi. Dokumen tersebut merupakan panduan kerja yang menjamin setiap proses pelayanan memiliki standar mutu yang sama. Tanpa penerapan yang konsisten, risiko kesalahan prosedur, keterlambatan pelayanan, hingga potensi penyimpangan administrasi akan semakin besar.
"SOP harus menjadi acuan utama dalam bekerja. Jangan sampai ada pegawai yang mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan. Ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," ujar Sekda Ketapang dalam kesempatan tersebut.
Penerapan SOP yang ketat diyakini akan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Warga yang mengurus administrasi kependudukan, perizinan, atau layanan publik lainnya akan mendapatkan kepastian waktu dan biaya. Proses yang sebelumnya berbelit-belit diharapkan dapat dipangkas jika setiap OPD patuh pada alur kerja yang telah ditentukan.
Pemkab Ketapang sendiri telah memiliki sejumlah SOP untuk berbagai jenis pelayanan. Mulai dari pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga dinas teknis lainnya. Namun, pengawasan terhadap implementasi di lapangan masih terus diperkuat.
Untuk memastikan instruksi ini berjalan, Sekda meminta agar setiap pimpinan OPD melakukan pengawasan melekat terhadap bawahannya. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk mengukur sejauh mana SOP diterapkan. Temuan di lapangan yang menghambat pelayanan harus segera dilaporkan dan dicarikan solusi.
Langkah ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan di Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi pun mendorong seluruh kabupaten/kota untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.