KETAPANG — Komisi II DPRD Ketapang meminta setiap OPD untuk tidak menunda pelaksanaan program yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Permintaan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan sejumlah program masih belum bergulir secara optimal meski tahun anggaran telah berjalan.
Anggota Komisi II DPRD Ketapang, Muhammad Rizky, mengungkapkan bahwa keterlambatan realisasi program berpotensi menghambat target pembangunan daerah. "Kami tidak ingin ada program yang hanya menjadi dokumen di atas kertas. Masyarakat butuh dampak nyata, terutama di bidang infrastruktur dan kesehatan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat, Senin lalu.
Data yang dihimpun DPRD menunjukkan beberapa OPD masih berkutat pada tahap lelang dan administrasi. Akibatnya, proyek fisik seperti perbaikan jalan desa dan pengadaan alat kesehatan di puskesmas belum dimulai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ketapang, Andi Suherman, mengakui keterlambatan serapan juga dipengaruhi oleh proses tender yang berbelit. "Kami sedang mengejar target agar kontrak bisa ditandatangani sebelum pertengahan tahun. Jika tidak, dampaknya akan terasa pada akses warga ke jalan hotmix yang rusak," jelasnya.
DPRD menekankan bahwa percepatan realisasi bukan hanya soal angka, melainkan soal kepentingan publik. Di beberapa kecamatan, warga masih mengeluhkan kondisi jalan rabat beton yang ambles dan sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian.
Untuk mengawal proses ini, DPRD Ketapang meminta setiap OPD menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengawasan ketat agar tidak ada anggaran yang mengendap tanpa manfaat.
Ketua DPRD Ketapang, Zainuddin, menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil langsung kepala OPD yang realisasi programnya di bawah 50 persen hingga akhir triwulan kedua. "Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi memastikan uang rakyat bekerja untuk rakyat," tegasnya.
DPRD dan Pemkab Ketapang sepakat untuk menggelar rapat koordinasi khusus setiap dua pekan sekali. Forum ini diharapkan menjadi ruang solusi atas kendala teknis di lapangan, termasuk soal ketersediaan bahan baku dan kontraktor.
Masyarakat diharapkan bisa merasakan hasil dari percepatan ini sebelum akhir 2026, terutama perbaikan akses jalan dan peningkatan layanan di posyandu serta puskesmas. DPRD berjanji akan terus memantau hingga program benar-benar terealisasi.