PONTIANAK — Ratusan miliar rupiah potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kalimantan Barat disebut bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan poros desa. Gagasan ini disampaikan anggota DPRD Kalbar, Suib, dalam sebuah forum diskusi baru-baru ini.
Menurut Suib, selama ini program CSR dari perusahaan perkebunan, tambang, dan industri lainnya berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, dampak yang dirasakan masyarakat seringkali tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.
Suib mengusulkan agar pemerintah provinsi mengambil inisiatif mengintegrasikan seluruh program CSR ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) non-APBD. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memilih langsung program pembangunan yang ingin dibantu sesuai wilayah sasarannya.
“Selama ini CSR diserahkan ke masing-masing daerah dan belum ada aturan main khusus yang benar-benar terintegrasi,” kata legislator Partai Hanura itu.
Ia menambahkan, pemerintah perlu membuat semacam “kamus program infrastruktur” agar perusahaan tinggal memilih. “Jadi dibuat kamus program infrastrukturnya supaya terintegrasi dan tidak terlalu banyak judul kegiatan,” ujarnya.
Suib membuat simulasi sederhana. Jika satu perusahaan minimal mengalokasikan CSR sebesar Rp 100 juta per tahun dan terdapat sekitar 1.000 perusahaan di Kalbar, maka potensi dana yang terkumpul bisa mencapai Rp 100 miliar setiap tahun.
“Bayangkan kalau Rp100 miliar dikumpulkan untuk pembangunan jalan. Kalau rata-rata biaya beton per meter sekitar Rp900 ribu, maka bisa terbangun lebih dari 111 ribu meter jalan,” jelasnya.
Dengan lebar jalan sekitar tiga meter, ia memperkirakan pembangunan jalan yang dihasilkan bisa mencapai puluhan kilometer setiap tahun. Jika dilakukan secara konsisten selama lima tahun, jalan-jalan poros desa dan kecamatan di Kalbar diyakini bisa terselesaikan secara bertahap.
Suib menilai pola ini akan membuat program CSR lebih tepat sasaran dan tidak lagi berjalan sporadis. Perusahaan nantinya cukup menginput usulan bantuan sesuai wilayah yang ingin dibangun melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah.
“Jadi perusahaan tinggal klik wilayah mana yang ingin dibantu. Misalnya wilayah selatan atau daerah tertentu. Semua bisa terintegrasi dengan perusahaan lain,” pungkasnya.
Gagasan ini kini tinggal menunggu respons dari Pemprov Kalbar untuk mulai mengonsolidasikan seluruh program CSR perusahaan dan menyusun kesepakatan bersama. Jika terealisasi, dana CSR yang selama ini tersebar bisa menjadi solusi konkret bagi infrastruktur dasar masyarakat di pelosok Kalbar.