SINTANG — Dalam rakor yang digelar Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat itu, Gregorius menyebut berbagai upaya sudah ditempuh agar anggaran pusat mengalir ke kawasan perbatasan. Salah satu yang terus disuarakan adalah peningkatan jalan dari Semubuk tembus ke Nanga Merakai.
Pemkab Sintang juga mengusulkan ruas Simpang Mengerat agar berstatus jalan nasional. Menurut Gregorius, status itu diperlukan supaya perbaikan jalan tidak lagi bergantung penuh pada APBD kabupaten.
Jalan Transmigrasi Binjai Hulu Digarap dengan Anggaran Rp30 Miliar
Selain jalan, Pemkab Sintang mendorong program transmigrasi lokal di Kecamatan Ketungau Hulu. Gregorius menegaskan program itu bukan memindahkan penduduk dari luar, melainkan warga lokal setempat.
Dengan skema tersebut, anggaran transmigrasi bisa masuk ke kawasan perbatasan. Kementerian Transmigrasi sebelumnya mengalokasikan Rp30 miliar untuk pembangunan jalan di kawasan transmigrasi Binjai Hulu.
"Ada belasan kilometer jalan yang akan dibangun," kata Gregorius.
Di Kecamatan Ketungau Tengah, Pemkab Sintang menyiapkan pembangunan tiga jembatan pada 2026. Jembatan itu ditujukan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat antarwilayah di kawasan perbatasan.
PLBN Menunggu Kesepakatan Dua Negara
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masih menunggu dukungan kedua negara. Gregorius mengajak semua pihak menjaga kekompakan dalam memperjuangkan penyelesaian fasilitas perbatasan tersebut.
Ia berharap pemerintah Malaysia segera membuka wilayah perbatasannya secara resmi. Pembukaan itu diperlukan agar aktivitas lintas batas dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Kita semua harus tetap kompak dan semangat. Masyarakat mendukung, kami terus melakukan upaya agar pemerintah pusat bisa menyelesaikan bangunan PLBN dan Malaysia mau membuka wilayah mereka secara resmi," ujarnya.
Warga Relakan Kebun hingga Teras Rumah untuk Jalan Paralel
Gregorius mengapresiasi warga yang secara sukarela menghibahkan sebagian lahan perkebunan untuk pembangunan jalan paralel perbatasan. Ada pula warga yang merelakan sebagian teras rumahnya untuk mendukung pelebaran jalan.
Dukungan itu dinilai mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.
"Masyarakat di perbatasan juga terus mendukung pembangunan dengan merelakan kebun mereka untuk jalan paralel perbatasan. Mereka tidak takut dengan peluru, tetapi mereka takut pembangunan tidak ada di perbatasan," kata Gregorius.
Rakor tersebut dihadiri kepala badan terkait, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Konsulat Jenderal RI, jajaran perangkat daerah Pemkab Sintang, serta camat dan kepala desa di kawasan perbatasan.
Forum itu menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang.