PONTIANAK — Kepengurusan baru APPSI Kalimantan Barat diharapkan menjadi mitra dialog pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional. Gubernur Ria Norsan menyampaikan hal itu usai menyaksikan penyerahan pataka kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan.
Ia mengingatkan bahwa organisasi pedagang hanya bisa berfungsi maksimal bila internalnya solid. Komunikasi terbuka, baik ke dalam maupun ke luar, disebutnya sebagai syarat utama.
Ria Norsan membuka arahannya dengan pesan soal soliditas. Menurutnya, maju tidaknya sebuah organisasi ditentukan oleh kekompakan anggotanya.
"Hal pertama dalam organisasi adalah kekompakan. Kekompakan menentukan maju tidaknya organisasi," ujarnya di hadapan pengurus yang hadir.
Kebersamaan dan musyawarah dinilainya sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pedagang pasar. Pengurus APPSI diminta membangun komunikasi terbuka dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain, bukan hanya sesama anggota.
Gubernur menyebut APPSI punya posisi strategis karena menampung aspirasi pedagang yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Persoalan di lapangan, katanya, perlu dihimpun lalu disampaikan ke pihak terkait untuk dicarikan solusi.
"Harapan pedagang sederhana, mereka bisa berdagang dengan aman, nyaman, dan mendapatkan keuntungan yang layak," kata Ria Norsan.
Untuk mewujudkannya, ia mendorong pengurus APPSI aktif turun langsung ke pasar-pasar tradisional di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Langkah itu dinilai penting untuk mendengarkan aspirasi pedagang sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.
Ria Norsan menegaskan pasar tradisional punya peran besar dalam perekonomian daerah. Selain menjadi tempat warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar adalah ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasar juga disebutnya sebagai bagian penting dalam rantai distribusi barang dan kebutuhan pokok. Karena itu, penguatan organisasi pedagang perlu diikuti sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain.
Koordinasi semacam itu diharapkan membantu mengidentifikasi persoalan di pasar, menjaga kelancaran distribusi barang, serta mendukung ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbangun berkelanjutan, penanganan persoalan perdagangan diharapkan tidak hanya dilakukan ketika masalah muncul. Gubernur mendorong upaya pencegahan dan koordinasi sejak dini.
Melalui kepengurusan yang baru, APPSI Kalimantan Barat diharapkan semakin aktif menjalankan fungsi representasi dan penyaluran aspirasi pedagang. Organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra dialog pemerintah dalam mendorong pengelolaan pasar yang lebih baik serta menciptakan iklim perdagangan yang aman, kondusif, dan berkelanjutan.