KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyoroti kembali antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya. Ia meminta PT Pertamina dan BPH Migas bergerak cepat agar kondisi tersebut tidak berlarut dan meresahkan masyarakat.
Alex menyatakan, regulasi, penyediaan, hingga penetapan kuota BBM merupakan kewenangan Pertamina dan BPH Migas. Meski begitu, Pemkab Ketapang tetap berkepentingan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi.
Pertumbuhan Ekonomi Dorong Kebutuhan BBM Naik
Menurut Alex, kebutuhan BBM di Kabupaten Ketapang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah kendaraan bertambah, mobilitas masyarakat naik, dan aktivitas transportasi semakin tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat itu, kata dia, perlu diimbangi dengan ketersediaan energi yang memadai. Alex meminta kuota BBM untuk Ketapang tidak dikurangi dan, jika memungkinkan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
"Beberapa bulan lalu saya sudah datang langsung ke Pertamina dan BPH Migas. Saya meminta agar kuota BBM Ketapang jangan dikurangi, bahkan jika memungkinkan ditambah. Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan pasokan BBM yang cukup," ujarnya.
Pemkab Koordinasi dengan Polres Tertibkan Antrean di SPBU
Selain persoalan kuota, Alex meminta distribusi BBM mulai dari titik penyaluran hingga SPBU dan masyarakat berjalan tertib. Pemkab Ketapang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres untuk mengambil langkah penertiban yang diperlukan. Antrean di SPBU akan ditata agar tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu," tegasnya.
Alex juga mengingatkan masyarakat bahwa kewenangan utama dalam tata kelola dan distribusi BBM berada pada Pertamina dan BPH Migas. Pemkab Ketapang tetap berupaya mendorong agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
"Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan dan pengelolaan BBM. Namun, yang menjadi perhatian saya adalah memastikan kuota untuk masyarakat Ketapang tidak berkurang dan kebutuhan BBM tetap terpenuhi," pungkasnya.
Antrean BBM di sejumlah SPBU Ketapang menjadi persoalan berulang yang berdampak langsung pada aktivitas warga. Pemkab berharap langkah dari Pertamina dan BPH Migas dapat segera memulihkan kelancaran pasokan di lapangan.
