KETAPANG — Kelangkaan bahan bakar minyak yang melanda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memicu desakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum memeriksa jalur distribusi dari hulu ke hilir. Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edy, meminta BPH Migas turun langsung ke lapangan untuk mengusut persoalan pasokan dan penyaluran BBM. Permintaan serupa ia sampaikan kepada PT Pertamina agar memperketat pengawasan dan bertanggung jawab memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Gusti Edy, persoalan ini tidak cukup ditangani melalui laporan administratif tanpa pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan. Ia menilai pengawasan yang hanya berbasis dokumen berpotensi melewatkan penyebab sebenarnya dari kelangkaan.
BPH Migas Diminta Periksa Pasokan hingga Ketersediaan di SPBU
Gusti Edy mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama aparat penegak hukum memeriksa mekanisme penyaluran BBM secara menyeluruh. Pemeriksaan mencakup pasokan yang masuk, volume yang didistribusikan, hingga ketersediaan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“BPH Migas harus turun langsung ke lapangan. Pertamina juga harus mengawasi dan bertanggung jawab atas penyaluran BBM di Kalimantan Barat, khususnya di Ketapang,” ujar Gusti Edy.
Pemeriksaan itu dinilai penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: apa penyebab kelangkaan BBM di Ketapang, dan apakah distribusinya telah berjalan sesuai ketentuan. Data pasokan perlu dicocokkan dengan kondisi nyata di lapangan agar persoalan distribusi dapat diidentifikasi secara objektif.
Dugaan Penyimpangan Harus Dibuktikan dengan Data
Gusti Edy juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan indikasi yang didukung bukti. Namun, dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan Pertamina dan pemerintah tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM, kejelasan distribusi, serta langkah nyata untuk mengatasi kelangkaan.
Kelangkaan BBM Berdampak pada Mobilitas dan Usaha Warga
Bagi masyarakat, persoalan BBM bukan sekadar urusan angka pasokan dan laporan distribusi. Ketersediaan bahan bakar berkaitan langsung dengan mobilitas warga, kegiatan usaha, transportasi, dan roda perekonomian daerah.
Karena itu, desakan agar pengawasan dilakukan langsung di lapangan menjadi penting untuk memastikan persoalan kelangkaan BBM di Ketapang memperoleh penanganan yang jelas dan terukur. Gusti Edy berharap BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum segera berkoordinasi melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasil pengawasan pun perlu disampaikan secara transparan kepada publik.
