KALIMANTAN BARAT — Kementerian ESDM menugaskan PT PLN (Persero) mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi Ungaran berkapasitas hingga 55 megawatt sesuai RUPTL 2025-2034. Penugasan ini menjadi bagian dari upaya menambah pasokan listrik bersih sekaligus mendorong transisi energi nasional. Proyeknya masih di tahap studi, dengan eksplorasi dan pengeboran sumur menjadi penentu kelayakan potensi.
Jakarta — Pemerintah menyerahkan pengembangan WKP Ungaran kepada PLN melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Kapasitas yang dibidik mencapai 55 MW, merujuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Priatin Hadi Wijaya menjelaskan, pengembangan kawasan ini baru pada tahap penugasan. Pembuktian potensi masih memerlukan serangkaian kajian sebelum lokasi sumur ditetapkan.
"Untuk membuktikan potensinya membutuhkan waktu. Ini proses yang tidak mudah, sampai kemudian menentukan titik sumur dan melakukan pengeboran eksplorasi," kata Priatin dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Penentuan lokasi sumur eksplorasi maupun fasilitas produksi akan dilakukan lewat kajian bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Artinya, peta akhir pemanfaatan lahan belum bisa dipastikan sekarang.
Executive Vice President Panas Bumi PLN John Rembet menyebut WKP Ungaran memiliki luas sekitar 29.800 hektare. Namun luas wilayah kerja itu tidak berarti seluruh area bakal dibangun fasilitas panas bumi.
"Luas wilayah kerja memang sekitar 29.800 hektare, tetapi bukan berarti kita mengembangkannya di seluruh luasan itu. Tapak yang digunakan untuk fasilitas panas bumi relatif terbatas dan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian," ujar John.
Saat ini PLN masih berada di tahap studi. Pengembangan berjalan bertahap: studi pendahuluan, feasibility study, kajian lingkungan dan sosial, pemenuhan perizinan, pengadaan lahan bila diperlukan, hingga eksplorasi.
"Yang utama adalah memastikan proses yang ada terpenuhi terlebih dahulu. Studi dan perencanaan di tahap awal harus benar-benar dilakukan dengan baik," kata John.
PLN tidak hanya menargetkan tambahan pasokan listrik bersih. Panas bumi Ungaran diarahkan pula membuka peluang pemanfaatan energi bagi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.
Contohnya PLTP Lahendong di Sulawesi Utara, yang panas buminya selain dipakai membangkitkan listrik juga mendukung aktivitas produktif warga. Menurut John, peluang serupa bisa dibahas bersama pemerintah daerah dan masyarakat, disesuaikan dengan karakteristik wilayah Gunung Ungaran.
"Pengembangan panas bumi bukan hanya sekadar mendukung transisi energi maupun penyediaan tenaga listrik, tetapi bagaimana juga berdampak positif untuk masyarakat sekitar," ujarnya.
PLN menegaskan pengembangan Gunung Ungaran harus berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial. Kajian sosial, lingkungan, serta social mapping akan dilakukan untuk memahami kondisi warga dan pemangku kepentingan di sekitar wilayah kerja.
"Pada prinsipnya, pengembangan panas bumi bukan hanya mengenai tujuan mendukung transisi energi maupun penyediaan tenaga listrik, tetapi bagaimana juga berdampak untuk masyarakat sekitar. Karena itu, kami akan melakukan social mapping dan berdiskusi dengan seluruh stakeholder," kata John.
Aspek pelestarian kawasan turut menjadi perhatian, termasuk keberadaan cagar budaya seperti Candi Gedong Songo. Lokasi pengeboran dan fasilitas panas bumi akan mengikuti hasil kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
PLTP Dieng di Jawa Tengah menjadi referensi bagaimana kegiatan panas bumi bisa berjalan berdampingan dengan situs budaya dan fungsi kawasan lain. Pengalaman itu memberi gambaran bahwa pembangunan pembangkit tidak selalu berbenturan dengan pelestarian warisan sejarah.
Bagi PLN, proyek Ungaran menambah daftar penugasan panas bumi yang harus dieksekusi di tengah target bauran energi terbarukan. Keberhasilan tahap eksplorasi akan menentukan apakah kapasitas 55 MW benar-benar bisa masuk ke sistem kelistrikan Jawa-Bali sesuai jadwal RUPTL.