KALIMANTAN BARAT — Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie D Sugianto, menegaskan bahwa tanpa stimulus fiskal, laju adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia tidak akan mencapai target yang diharapkan. Menurutnya, insentif bukan sekadar soal meringankan harga, melainkan katalis untuk menggeser preferensi konsumen dari mobil konvensional ke teknologi rendah emisi.
“Tapi kan kita katanya mau lebih banyak lagi. Gitu aja, kalau lebih banyak lagi ya harus ada stimulus, stimulus yang membuat itu bisa dibeli orang. Makin terjangkau kan,” ungkap Jongkie kepada awak media, Selasa (18/2).
Pernyataan Jongkie merespons sikap pemerintah yang menilai pasar hybrid sudah berjalan baik. Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut penjualan mobil hybrid naik signifikan hingga 45 persen, sehingga dianggap tidak lagi membutuhkan subsidi tambahan seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atau insentif PPnBM yang saat ini dinikmati mobil listrik murni (BEV).
Namun, Gaikindo berpandangan lain. Lonjakan penjualan tersebut justru menjadi bukti bahwa peminat hybrid sangat sensitif terhadap harga. Jika insentif dicabut, dikhawatirkan kurva pertumbuhan akan mendatar, mengingat tujuan akhir kebijakan adalah akselerasi menuju era elektrifikasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019.
Pandangan senada datang dari Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto. Ia menilai pemerintah sebaiknya mencontoh kebijakan negara tetangga yang lebih sederhana dan tidak diskriminatif terhadap teknologi.
“Filipina misalnya, Filipina itu memberi insentif, memang dia industrinya lebih muda dari kita ya. Tetapi mereka memberikan insentif kepada semua yang diproduksi lokal tidak peduli apakah BEV, ICE, hybrid, semua yang diproduksi lokal dapat insentif. Nah itu kan fair, ukurannya adalah produksi lokal,” ucap Nandi.
Usulan ini menyoroti celah kebijakan di Indonesia yang selama ini membedakan perlakuan pajak antara mobil listrik baterai dan hybrid. Padahal, dari sisi manufaktur, keduanya sama-sama berkontribusi pada pengurangan emisi dan pengembangan industri komponen dalam negeri.
Meski ada desakan dari industri, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memastikan insentif tahun anggaran berjalan tetap difokuskan pada kendaraan listrik berbasis baterai. Rencananya, stimulus akan diberikan untuk mobil dan motor listrik nasional, namun detail kategori serta skema besaran masih belum diumumkan secara resmi.
Keputusan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih strategi bertahap: menggenjot volume BEV terlebih dahulu, baru kemudian merasionalisasi kebijakan untuk teknologi transisi seperti hybrid. Bagi konsumen, konsekuensinya langsung terasa — harga mobil hybrid seperti Toyota Yaris Cross Hybrid atau BYD M6 berpotensi menjadi lebih mahal dalam waktu dekat jika insentif PPN resmi dicabut.
Gaikindo sendiri menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada pemerintah. “Kita serahkan 100 persen semuanya kepada pemerintah aja,” pungkas Jongkie. Namun, ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi pasar hybrid yang justru sedang berada di fase pertumbuhan paling pesat.