KALIMANTAN BARAT — Gelombang efisiensi besar-besaran tengah diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran BUMN. Dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (9/8) malam, Presiden secara spesifik menargetkan Pertamina dan PLN untuk segera memangkas struktur bisnis yang terlalu bertingkat.
Perintah ini bukan sekadar wacana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden meminta pengurangan lapisan (layer) anak dan cucu perusahaan secara nyata, tidak hanya di dua raksasa energi tersebut, tetapi juga di seluruh BUMN lainnya.
Alasan di balik instruksi ini cukup praktis: birokrasi yang panjang kerap memperlambat pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi persoalan krusial. Dengan struktur yang lebih ramping, Presiden menilai produktivitas akan meningkat dan efisiensi keuangan negara yang ditanam di BUMN lebih terjaga.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ujar Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8).
Langkah ini dinilai penting karena banyak BUMN memiliki puluhan hingga ratusan anak perusahaan yang beberapa di antaranya bahkan tumpang tindih bisnisnya. Kondisi ini tidak hanya membebani biaya operasional, tetapi juga membuat arah bisnis menjadi kurang fokus.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut melaporkan perkembangan terbaru program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang telah berjalan sejak Juli 2026. Selain itu, Simon juga memaparkan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatori bio-etanol yang dicanangkan pemerintah.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Langkah konkret sebenarnya sudah mulai berjalan. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, pada pekan lalu, melaporkan bahwa instruksi Presiden untuk mengurangi lapisan tersebut telah ditindaklanjuti. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sebanyak 274 perusahaan telah menjalani proses perampingan atau streamlining.
"Arahan-arahan Beliau (Presiden) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pekan lalu.
Langkah perampingan ini menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa pemerintah serius membereskan tata kelola BUMN. Ke depan, investor dan publik akan mengawasi apakah pemangkasan struktur ini benar-benar berujung pada kinerja keuangan yang lebih sehat serta pelayanan publik yang lebih responsif dari Pertamina dan PLN.