KALIMANTAN BARAT — JAKARTA — Langkah Bank Indonesia menaikkan BI Rate pada Mei dan Juni 2026 mulai membuahkan hasil di tengah gejolak pasar global. Keputusan menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 bps tersebut berhasil memperbaiki daya tarik aset rupiah dan membendung tekanan terhadap nilai tukar.
"Pada saat itu tekanan terhadap rupiah sangat tinggi sehingga sejak Mei stance terhadap stabilitas memang kami perkuat, antara lain dengan menaikkan suku bunga 100 bps. Harapannya, pertama, akan terjadi repricing terhadap aset rupiah dan juga memberikan spread yang lebih menarik terhadap aset yang didominasi rupiah," ujar Destry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Kebijakan moneter yang ketat dinilai tidak memicu overheating ekonomi. Inflasi tahunan per Juli 2026 tercatat 2,88 persen, masih dalam rentang sasaran BI sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Inflasi inti berada di level 2,76 persen.
Nilai tukar rupiah menguat ke level Rp17.994 per dolar AS per 31 Juli 2026, setelah sempat tertekan eskalasi konflik Timur Tengah dan ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate. Posisi ini masih sedikit lebih lemah dibandingkan akhir Juni 2026 yang berada di Rp17.880 per dolar AS.
Cadangan devisa Indonesia terjaga di level US$145,6 miliar pada akhir Juni 2026, setara pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kinerja pasar SBN tetap terjaga meski ketidakpastian global meningkat. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 31 bps secara kuartalan menjadi 7,14 persen pada akhir triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lain.
Sepanjang kuartal II 2026, investor nonresiden mencatatkan pembelian bersih di pasar SBN sebesar Rp32,09 triliun. Per 30 Juli 2026, net buy asing tercatat Rp6,36 triliun secara bulanan dan Rp13,35 triliun sejak awal tahun, dengan yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,29 persen.
Kenaikan yield Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan Turki yang mencapai 524 bps, Filipina 148 bps, Brasil 106 bps, Korea Selatan 92 bps, Polandia 59 bps, dan Afrika Selatan 55 bps.
Dari sisi fiskal, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir triwulan II 2026, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4 persen secara tahunan. Adapun realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun, tumbuh 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Purbaya menegaskan pengelolaan pembiayaan APBN tetap dilakukan secara prudent dan terukur.