PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa program TPAKD tidak boleh berhenti pada tataran administratif. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan akses layanan keuangan formal benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terbatas jangkauannya.
“Kita harus memastikan bahwa program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” tegas Norsan dalam rapat pleno di Pontianak, Kamis (18/06/2026).
Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026–2030, Gubernur menginstruksikan fokus pada perluasan akses permodalan bagi sektor produktif. Pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM menjadi prioritas utama penyaluran kredit.
Selain itu, Norsan menyoroti pentingnya membangun budaya menabung, memperluas kepesertaan jaminan sosial, serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ia menekankan agar setiap rencana aksi berdampak langsung bagi warga.
Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, memaparkan capaian TPAKD provinsi telah mencapai 117,61 persen. Sementara rata-rata capaian di tingkat kabupaten/kota lebih tinggi, yakni 135,78 persen. Seluruh kabupaten/kota di Kalbar mencatatkan capaian di atas 100 persen.
Rochma menyebut ada empat pilar utama percepatan: peningkatan literasi keuangan, optimalisasi produk dan layanan, penguatan infrastruktur akses keuangan, serta pendampingan yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalbar.
Rochma mengingatkan tantangan industri keuangan yang semakin dinamis. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi harus lebih masif agar masyarakat memahami produk keuangan sekaligus risikonya.
“Tantangan kita adalah memastikan masyarakat teredukasi dengan baik mengenai produk-produk keuangan yang mereka gunakan, termasuk memahami risikonya,” ungkapnya.
Ia menekankan perhatian pada program strategis seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan capaian yang masih ada.
Gubernur Norsan turut mengapresiasi seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalbar yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia berharap prestasi itu menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat pleno tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar selaku Ketua TPAKD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalbar, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta anggota TPAKD. “Mari kita terus bersinergi di tahun 2026 ini agar berbagai target program dapat tercapai secara optimal,” tutup Rochma.